Perkuat Hilirisasi, Bupati Simalungun Tegaskan Komitmen Agar Petani Rasakan Manfaat Langsung

JAKARTA — Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mendukung percepatan program hilirisasikomoditasperkebunan prioritas nasional.

Penegasan ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Gedung F, Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).

Baca Juga:

• Harga Beras Premium Masih di Atas HET, Minyak Goreng dan Bawang Putih Ikut Naik

Kehadiran Bupati dalam Rakor yang juga diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia ini menjadi bentuk nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap agenda strategis nasional dalam penguatan nilai tambah sektor pertanian, khususnya komoditasperkebunan unggulan.

"Dengan dukungan pemerintah pusat, kami ingin memperkuat hilirisasi dari hulu ke hilir agar petani bisa merasakan manfaat langsung," ujar Bupati Anton Achmad.

Kabupaten Simalungun dikenal memiliki potensi besar di sektor perkebunan.

Melalui hilirisasi, Pemkab Simalungun menargetkan tidak hanya peningkatan nilai jual komoditas, tetapi juga terciptanya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan petani secara langsung.

Rakor yang digelar Kementan ini juga menjadi ajang pemaparan capaian 11 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, stok pangan nasional saat ini adalah yang tertinggi dalam 59 tahun terakhir.

Selain itu, PDB sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 10,52 persen.

Baca Juga:

• Pidato Tegas Prabowo di PBB: Kita Harus Akui Palestina Sekarang!

Mentan menegaskan, percepatan hilirisasi dan kedaulatan pangan adalah bagian dari strategi besar menuju swasembada beras tahun 2025.

"Keberhasilan ini merupakan komitmen kita semua di Indonesia dan ternyata tekanan dari pimpinan merupakan sumber keberhasilan kita," ujar Amran.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama 11 bulan terakhir, telah diterbitkan 17 Instruksi Presiden (Inpres), salah satunya yang paling berdampak adalah Inpres mengenai pupuk yang memangkas rantai distribusi hingga langsung ke tangan petani.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya pertanian sebagai sektor strategis dalam konteks geopolitik Indonesia.

Ia menyebut posisi Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia menjadikan negeri ini sejak lama menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa.

"Ini contoh negara sukses dan menjadi negara maju dengan pertanian," ujar Tito.

Ia juga mengingatkan bahwa perhatian besar Presiden terhadap sektor pertanian harus dijawab dengan kerja nyata dari seluruh kepala daerah, baik dalam program hilirisasi maupun turunan lainnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, para gubernur, serta bupati dan wali kota dari berbagai daerah.

Baca Juga:

• Hadiri Rakornas 2025, Ketua Tim Pembina Simalungun Tegaskan Posyandu Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Keluarga

Konsensus nasional ini memperkuat arah kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk perkebunan melalui hilirisasi.

Dengan keikutsertaan langsung kepala daerah seperti Bupati Simalungun, diharapkan pelaksanaan hilirisasi di daerah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama bagi petani dan pelaku usaha perkebunan.*

Harga Beras Premium Masih di Atas HET, Minyak Goreng dan Bawang Putih Ikut Naik

Hadiri Rakornas 2025, Ketua Tim Pembina Simalungun Tegaskan Posyandu Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Keluarga

Hotman Paris Protes Bunga Deposito Turun, Menkeu Purbaya Santai: Ini Tanda Kebijakan Berjalan

Atlet Voli Simalungun Siap Berlaga di Kejurprov Sumut 2025 dengan Semangat Juara

Presiden Prabowo Siapkan 23 Ribu Unit Perumahan untuk Warga Jakarta

IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.079, Saham BRPT hingga HMSP Kinclong