Perubahan APBD 2025 Jadi Momentum Perkuat BUMD dan Reforma Agraria di Sumut

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memanfaatkan momentum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus mendorong reforma agraria dan pemerataan akses layanan publik.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membacakan Nota Jawaban Gubernur Sumut atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Rabu (24/9/2025), di Gedung Dewan, Medan.

"Perubahan APBD 2025 harus menjadi momentum memperkuat kinerja BUMD. Fokusnya pada penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur pendukung, serta perbaikan tata kelola layanan publik," ujar Surya.

Baca Juga:

• DPR RI Siap Bentuk Pansus Konflik Agraria, Dorong Pemerintah Wujudkan Reforma Agraria Nyata

Fokus pada Pelayanan dan Efisiensi BUMD

Wagub menegaskan, orientasi BUMD tak hanya soal profit, tapi juga harus berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya pada pelayanan air bersih, Pemprov mendukung Perumda Tirtanadi untuk mengatasi keluhan masyarakat seperti air mati atau air keruh.

"Langkah seperti pemerataan tekanan air, rehabilitasi jaringan pipa, serta pemeliharaan instalasi dilakukan untuk menjamin distribusi air bersih yang merata," lanjut Surya.

Reforma Agraria dan UHC Jadi Prioritas

Dalam kesempatan itu, Surya juga menekankan pentingnya reforma agraria, khususnya penyelesaian hak atas tanah di kawasan hutan yang sudah diinventarisasi oleh BPKH. Hal ini diarahkan agar masyarakat kecil memperoleh hak kepemilikan lahan (SK Biru), sesuai PP Nomor 24 Tahun 2021.

Sementara itu, terkait Universal Health Coverage (UHC), Pemprov Sumut telah mencapai status Prioritas Nasional, dan rencananya akan diluncurkan pada akhir bulan ini. Dengan pencapaian tersebut, seluruh warga Sumut dapat mengakses program berobat gratis (Probis) melalui kerja sama BPJS Kesehatan.

DPRD Apresiasi Komitmen Pemprov Sumut

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti, bersama unsur pimpinan dan anggota dewan, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov dalam menjalankan program-program strategis berbasis kepentingan rakyat.

"Kami menyambut baik respons Pemprov atas pandangan fraksi. Ini menjadi sinyal kuat untuk segera menyepakati Perda Perubahan APBD 2025," ujar Erni.

Agenda selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan akhir fraksi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD 2025.*

Rapur Perdana Pramono Diwarnai Interupsi: Harga 2 Proyektor Rp 250 Juta Dipertanyakan

Efisiensi APBD 2025: Perjalanan Dinas Luar Negeri DPRD DKI Dikurangi 50%!

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara: Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Penghargaan kepada Pejuang Pemekaran

PDIP Soroti 300 RW Rentan Banjir, Desak Pemprov DKI Optimalisasi Anggaran Ketahanan Bencana

Bupati Sampaikan Ranperda Tentang APBD T.A. 2025 ke DPRD Humbahas

Proyek Gagal: Kebocoran Atap GOR Futsal PON Sumut Ungkap Dugaan Korupsi dan Nepotisme