Negara Absen, Harga Melambung: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
MANDAILING NATAL– Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis, angkat suara menanggapi maraknya keluhan masyarakat Pantai Barat terkait aktivitas sejumlah perusahaan perkebunan di wilayah tersebut.
Dua perusahaan, PT. Palmaris Raya dan PT. Rendi Permata Raya, disebut menjadi sumber utama konflik yang merugikan masyarakat sekitar.
"Perkebunan di Mandailing Natal selama ini banyak melakukan kesalahan khususnya terhadap masyarakat, terutama PT. Palmaris Raya dan PT. Rendi Permata Raya. Kedua perusahaan ini selalu menimbulkan kegaduhan di Madina," ungkap Erwin di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).Baca Juga:
Menurut Erwin, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, namun kenyataannya justru menimbulkan kericuhan dan ketegangan yang berkelanjutan.
Berbagai permasalahan yang muncul mulai dari pengelolaan koperasi desa hingga pembagian plasma menjadi sumber pengaduan yang sering diterima DPRD.
"Masyarakat sering datang mengadu terkait permasalahan perkebunan ini. Pemerintah daerah, khususnya Bupati, harus mengambil sikap tegas dengan melakukan evaluasi dan verifikasi ulang atas keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut. Pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan menambah permasalahan," tegas Erwin.
Lebih lanjut, Erwin menyoroti praktik perusahaan yang diduga merugikan masyarakat demi keuntungan sepihak.
Ia mencontohkan PT. Palmaris yang menurutnya perlu dipertanyakan status Hak Guna Usaha (HGU)-nya.
"Kasihan masyarakat Pantai Barat yang terus dibenturkan dan dipersulit oleh pihak perusahaan demi keuntungan mereka sendiri tanpa memperhatikan kondisi masyarakat. Begitu pula PT. Rendi, harus terbuka dan segera menyelesaikan persoalan dengan masyarakat," ujarnya.
Menanggapi persoalan ini, Ketua DPRD Madina berpeluang mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian operasional, serta melakukan peninjauan ulang dan pengkajian izin perusahaan-perusahaan perkebunan bermasalah tersebut.
Dengan semakin kompleksnya konflik antara perusahaan dan masyarakat, perhatian serius dari pemerintah daerah dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Mandailing Natal.*
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin pelaksanaan Apel Jam Pimpinan di halaman Mako P
NASIONAL
UNGASAN Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, Bhabinkamtibmas Desa Ungasan, AIPTU I Ketut Nuada, bersama Bakamd
PARIWISATA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK