MANDAILING NATAL– Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis, angkat suara menanggapi maraknya keluhan masyarakat Pantai Barat terkait aktivitas sejumlah perusahaan perkebunan di wilayah tersebut.
Dua perusahaan, PT. Palmaris Raya dan PT. Rendi Permata Raya, disebut menjadi sumber utama konflik yang merugikan masyarakat sekitar.
"Perkebunan di Mandailing Natal selama ini banyak melakukan kesalahan khususnya terhadap masyarakat, terutama PT. Palmaris Raya dan PT. Rendi Permata Raya. Kedua perusahaan ini selalu menimbulkan kegaduhan di Madina," ungkap Erwin di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).Baca Juga:
Menurut Erwin, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, namun kenyataannya justru menimbulkan kericuhan dan ketegangan yang berkelanjutan.
Berbagai permasalahan yang muncul mulai dari pengelolaan koperasi desa hingga pembagian plasma menjadi sumber pengaduan yang sering diterima DPRD.
"Masyarakat sering datang mengadu terkait permasalahan perkebunan ini. Pemerintah daerah, khususnya Bupati, harus mengambil sikap tegas dengan melakukan evaluasi dan verifikasi ulang atas keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut. Pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan menambah permasalahan," tegas Erwin.
Lebih lanjut, Erwin menyoroti praktik perusahaan yang diduga merugikan masyarakat demi keuntungan sepihak.
Ia mencontohkan PT. Palmaris yang menurutnya perlu dipertanyakan status Hak Guna Usaha (HGU)-nya.
"Kasihan masyarakat Pantai Barat yang terus dibenturkan dan dipersulit oleh pihak perusahaan demi keuntungan mereka sendiri tanpa memperhatikan kondisi masyarakat. Begitu pula PT. Rendi, harus terbuka dan segera menyelesaikan persoalan dengan masyarakat," ujarnya.
Menanggapi persoalan ini, Ketua DPRD Madina berpeluang mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian operasional, serta melakukan peninjauan ulang dan pengkajian izin perusahaan-perusahaan perkebunan bermasalah tersebut.
Dengan semakin kompleksnya konflik antara perusahaan dan masyarakat, perhatian serius dari pemerintah daerah dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Mandailing Natal.*
MEDAN Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., bersama Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP., menghad
PEMERINTAHAN
KARO Pemerintah Kabupaten Karo melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang digelar secara hybrid, melalui Z
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang melakukan monitoring kinerja Aparatur Sipil Negara (AS
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mencatat prestasi penting di sektor kesehatan. Universal Health Coverage (UHC) Ka
PEMERINTAHAN
TAPTENG Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tapanuli Tengah, Santo P. Malau, ST, melakukan kunjungan silatu
PEMERINTAHAN
MEDAN Keimanan terhadap hari akhir merupakan salah satu rukun iman dalam Islam, yang menegaskan adanya kehidupan setelah kematian. Allah
AGAMA
JAKARTA Sejumlah kader Partai NasDem memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI menilai fenomena ini merupakan efek
POLITIK
MEDAN Kebakaran hebat melanda pabrik ban dan sandal Swallow di Jalan Yos Sudarso, Kota Medan, sejak Selasa malam (27/1) hingga Rabu dini
PERISTIWA
OlehHabiburokhman. KAMI perlu menanggapi pengawasan kinerja Polri oleh Kompolnas. Perlu digarisbawahi bahwa Kompolnas bukanlah lembaga pen
OPINI
BEKASI Organisasi masyarakat Horas Bangso Batak (HBB) menolak rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) u
NASIONAL
