Rico Waas Lepas Kontingen Pramuka Medan ke Jamnas XII, Titip Nama Baik Kota
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan yang akan mengikuti J
PENDIDIKAN
MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penjualan aset milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I.
Terbaru, penyidik mengungkap dugaan keterlibatan seorang notaris yang diduga turut memuluskan perubahan status lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dalam proyek pembangunan perumahan Citraland seluas 8.077 hektare.
Baca Juga:Hal ini disampaikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Mochamad Jeffry, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejati Sumut, Senin (20/10/2025) malam.
"Terkait notaris itu sudah kita lakukan pemeriksaan dan juga masih kita lakukan pendalaman," ujar Jeffry.
Perubahan status lahan milik PTPN II yang dilakukan oleh PT Nusa Dua Propertindo (NDP) menjadi sorotan dalam kasus ini.
Proses perubahan HGU menjadi HGB disebut dilakukan tanpa memenuhi kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan kepada negara, sebagaimana diatur dalam regulasi tata ruang dan agraria.
Jeffry menyebutkan, lahan yang sudah berhasil diubah statusnya sejauh ini masih relatif kecil dibandingkan total luas yang direncanakan.
"Dari total 8.077 hektare, yang sudah diterbitkan HGB-nya baru sekitar 93 hektare, atau sekitar 5 persen," jelasnya.
Jeffry menambahkan, audit kerugian negara akibat praktik korupsi ini sedang dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat.
Selain itu, langkah penyitaan terhadap aset yang terkait juga sedang dipersiapkan untuk menyelamatkan potensi kerugian negara.
"Untuk kerugian negara, dalam waktu dekat akan kami sampaikan. Saat ini masih dilakukan finalisasi," ujarnya.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan yang akan mengikuti J
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons terkait hasil survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) yang menempat
POLITIK
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwu
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang 12.000 Dollar Singapura (SGD) dalam amplop yang diduga diberikan Bupati Kuantan Si
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyatakan perang terhadap peredaran narkotika di wilayah Aceh. Pernyataan itu disampaika
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Rasa syukur dan harapan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal mulai tumbuh di tengah para penyintas bencana yang me
NASIONAL
NAGAN RAYA Akses masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang sempat terputus akibat bencana hidrome
NASIONAL
Catatan redaksi Berita ini dibuat berdasarkan keterangan keluarga serta dokumen DPR RI dan kliping Pos Metro Medan yang diperlihatkan kepad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 16 saksi dalam penyidik
HUKUM DAN KRIMINAL