Jaksa Sebut Nadiem Makarim Lakukan Kejahatan Kerah Putih di Kasus Chromebook, Apa Itu?
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI dan Polri) dalam program swasembada pangan nasional.
Menurut Amran, keterlibatan aparat diperlukan untuk mencegah potensi persoalan hingga dugaan praktik yang merugikan petani dan peternak lokal.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri Panen Raya Kedelai Ketahanan Pangan TNI AL 2026 bertema Menuju Swasembada Nasional di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Kamis, 14 Mei 2026.Baca Juga:
Amran mencontohkan persoalan yang pernah dialami peternak susu lokal yang terpaksa membuang hasil produksi mereka karena kalah bersaing dengan susu impor.
"Kenapa susu dibuang? Karena lebih murah susu dari New Zealand, lebih murah dari Amerika," kata Amran.
Menurut dia, produk impor memiliki keunggulan dari sisi teknologi produksi dan suplai dalam jumlah besar sehingga peternak lokal kesulitan bersaing di pasar domestik.
Amran mengatakan pemerintah kemudian memanggil pelaku industri susu karena dinilai belum memiliki kewajiban menyerap hasil produksi peternak lokal.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memicu keresahan sosial jika dibiarkan berlarut-larut.
"Kenapa TNI terlibat? Kenapa Polri terlibat? Karena kita mencegah kejahatan di hulu," ujarnya.
Amran menilai sektor pertanian memiliki peran strategis terhadap stabilitas ekonomi nasional karena berkaitan langsung dengan kehidupan jutaan masyarakat.
Karena itu, pemerintah berupaya memastikan hasil produksi petani dan peternak lokal terserap maksimal sebelum membuka ruang impor.
"Kami tidak akan keluarkan rekomendasi impor sebelum susu peternak diserap," katanya.
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melan
PERISTIWA