JAKARTA -Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa kemungkinan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025, atau minggu depan jika reses DPR diundur.
Utut menegaskan bahwa keputusan ini tergantung pada persetujuan berbagai pihak terkait.
Baca Juga:
"Ya kalau, kalau, kalau memang diperkenankan. Kan kayak gini, kayak gini ngelihat menterinya juga," ujar Utut saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menambahkan bahwa RUU TNI akan dibawa ke paripurna terdekat, apakah pada Kamis atau minggu depan, tergantung jadwal reses.
Baca Juga:
Sebelumnya, dalam rapat kerja pembicaraan tingkat I, Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk membawa RUU TNI yang mengubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ke tingkat II atau rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Rapat ini dipimpin oleh Utut Adianto dan dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, serta perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.
Utut menyatakan bahwa pihaknya telah melibatkan berbagai pihak terkait dalam pembahasan RUU ini.
"Kita sudah mengundang semua stakeholder, termasuk rapat dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara," jelas Utut.
Setelah rapat pembahasan dengan berbagai fraksi di Komisi I, sebanyak 8 fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat, sepakat untuk membawa RUU TNI ke tingkat II untuk disetujui menjadi undang-undang.
"Apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?" tanya Utut kepada anggota dewan.
"Setuju," jawab anggota dengan ketukan palu sebagai tanda persetujuan.
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
BATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
Ekonomi
JAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
Peristiwa
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
Nasional
JAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
Entertainment
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
Pemerintahan
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
Pemerintahan
MEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan