Komisi I DPR Sepakati RUU TNI Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan

JAKARTA -Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa kemungkinan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025, atau minggu depan jika reses DPR diundur.

Utut menegaskan bahwa keputusan ini tergantung pada persetujuan berbagai pihak terkait.

"Ya kalau, kalau, kalau memang diperkenankan. Kan kayak gini, kayak gini ngelihat menterinya juga," ujar Utut saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menambahkan bahwa RUU TNI akan dibawa ke paripurna terdekat, apakah pada Kamis atau minggu depan, tergantung jadwal reses.

Sebelumnya, dalam rapat kerja pembicaraan tingkat I, Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk membawa RUU TNI yang mengubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ke tingkat II atau rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Rapat ini dipimpin oleh Utut Adianto dan dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, serta perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

Utut menyatakan bahwa pihaknya telah melibatkan berbagai pihak terkait dalam pembahasan RUU ini.

"Kita sudah mengundang semua stakeholder, termasuk rapat dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara," jelas Utut.

Setelah rapat pembahasan dengan berbagai fraksi di Komisi I, sebanyak 8 fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat, sepakat untuk membawa RUU TNI ke tingkat II untuk disetujui menjadi undang-undang.

"Apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?" tanya Utut kepada anggota dewan.

"Setuju," jawab anggota dengan ketukan palu sebagai tanda persetujuan.

Rapat ini juga membahas sejumlah pasal yang menjadi sorotan, seperti Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang usia pensiun prajurit, dan Pasal 47 mengenai penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

Dengan disepakatinya langkah ini, RUU TNI kini siap untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

(dc/a)