Ingin Perpanjang SIM? Cek 5 Lokasi SIM Keliling Medan dan Jam Operasionalnya
MEDAN Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan merilis jadwal dan lokasi terbaru pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di Kota Medan
NASIONAL
JAKrta -Tim kuasa hukum mantan Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan alasan pencabutan permohonan praperadilan atas status tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Rabu (19/3/2025), kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengonfirmasi bahwa gugatan praperadilan tersebut dicabut untuk dilakukan penyempurnaan materi permohonan.
Menurut Ian, alasan pencabutan ini berkaitan dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan materi permohonan yang sebelumnya dianggap kurang sempurna.
"Dalam persidangan tadi, kami sudah menyatakan mencabut permohonan praperadilan. Alasan kami mencabut terkait dengan penyempurnaan materi dan perbaikan permohonan," ujar Ian kepada wartawan seusai sidang.
Ian menegaskan bahwa pencabutan permohonan praperadilan ini dilakukan untuk menyempurnakan substansi materi yang akan diserahkan kepada hakim.
"Poinnya adalah tetap penyempurnaan, perbaikan, dan materi permohonan itu saja. Saya kira tidak ada yang lain," tambahnya. Namun, Ian tidak dapat memastikan kapan penyempurnaan materi tersebut akan selesai.
Meskipun Firli Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo sejak 2023, hingga kini proses hukum yang dijalani di Polda Metro Jaya belum menunjukkan kelanjutan yang jelas.
Firli Bahuri sendiri tidak hadir dalam sidang praperadilan jilid III tersebut dan diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya.
Sebelumnya, Firli Bahuri sudah tiga kali mengajukan permohonan praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya, namun tidak satu pun permohonan tersebut berhasil.
(bs/n14)
MEDAN Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan merilis jadwal dan lokasi terbaru pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di Kota Medan
NASIONAL
JAKARTA Komisi II DPR RI akan memanggil Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Selasa (29/9/2026) untuk membahas temuan fasilitas di Lapa
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus mendorong peningkatan keterampilan dan kemandirian warga binaan me
NASIONAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara yang menjerat Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dijadwalkan kemb
NASIONAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mendorong organisasi kepemudaan memperkuat konsolidasi serta membangun sine
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap komitmen Sumatera Utara beb
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menegur keras Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dalam rapat dengar
NASIONAL
JAKARTA Relawan pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam jaringan Gibranku mengkritik sikap partai politik (pa
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRESXXIV/20
POLITIK
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi menjelaskan alasan foto terpidana ka
NASIONAL