JAKARTA -Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan mengembalikan dwifungsi ABRI.
Ia menjelaskan, revisi ini justru memberi batasan yang jelas terkait keterlibatan anggota TNI dalam jabatan sipil.
Baca Juga:
"Dwifungsi TNI tidak mungkin kembali. RUU TNI justru memberikan limitasi terhadap anggota TNI yang ingin masuk dalam jabatan sipil. Posisi yang bisa diisi oleh TNI aktif hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI, selain itu, mereka harus pensiun jika hendak berkarir di dunia sipil," ujar Sarmuji dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).
Dalam revisi UU TNI yang baru, Sarmuji menjelaskan bahwa hanya ada 14 posisi jabatan publik yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI.
Baca Juga:
Hal ini untuk memastikan agar tidak ada rangkap jabatan yang bisa terjadi.
"Kami tidak ingin seperti masa lalu, di mana anggota TNI menduduki posisi seperti lurah, bupati, wali kota, gubernur, pimpinan perusahaan negara, bahkan rektor tanpa pensiun. Dengan revisi ini, jika prajurit TNI hendak menduduki jabatan sipil, mereka harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif," tegasnya.
Sarmuji juga menambahkan bahwa penempatan TNI di kementerian atau lembaga tertentu dilakukan untuk memperkuat kapasitas negara dalam bidang tertentu, terutama yang membutuhkan keahlian khusus TNI, seperti penguatan lembaga siber dan penanggulangan terorisme.
"Sebagai contoh, penguatan lembaga siber dan sandi negara memerlukan kompetensi anggota TNI. Selain itu, kolaborasi antara Polri dan TNI juga penting dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme," jelas Sarmuji.
Lebih lanjut, Sarmuji mengatakan bahwa dalam praktiknya, penempatan TNI di beberapa kementerian dan lembaga sudah dilakukan, namun dengan revisi UU TNI, status hukum mereka akan diperkuat.
Beberapa lembaga yang sudah dijabat oleh TNI namun belum memiliki payung hukum yang jelas antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Sarmuji menegaskan bahwa meskipun ada revisi UU TNI, norma-norma yang ada, seperti larangan bagi TNI untuk berpolitik praktis dan berbisnis, tetap akan dipertahankan.
Madrid Masa depan Vinicius Junior kembali menjadi sorotan setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa sang winger asal Brasil belum menyep
Olahraga
MEDAN Bagi Anda yang memiliki gangguan lambung seperti maag, memilih makanan yang tepat sangat penting. Kabar baiknya, salah satu makanan
Kesehatan
JAKARTA Suasana haru menyelimuti rumah duka Kompleks TNI AU Jalan Triloka XI, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu (3/8/2025) sore, saat
Peristiwa
RUSIA Wilayah pesisir timur Kamchatka, Rusia, kembali diguncang gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,8 pada Minggu (3/8/2025) pukul 12.37 WI
Internasional
Sabah, Malaysia Kematian tragis seorang siswi berusia 13 tahun, Zara Qairina Mahathir, mengguncang Malaysia setelah ia ditemukan tidak s
Internasional
Flores Timur, NTT Gunung Lewotobi Lakilaki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan perubahan bentuk usai mengalami
Peristiwa
JAKARTA Pembekuan darah atau gumpalan darah dalam tubuh sering kali terjadi tanpa disadari dan bisa berakibat fatal. Meski beberapa gejala
Kesehatan
MEDAN Polsek Medan Labuhan melakukan razia pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) di sejumlah kafe di Pasar 9, Desa Manunggal, Kecamata
Hukum dan Kriminal
INDIA Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan masyarakatnya untuk memperkuat ekonomi nasional dengan membeli produk buatan dalam ne
Internasional
MEDAN PSMS Medan resmi mengumumkan susunan tim pelatih untuk menyongsong kompetisi Liga 2 atau Championship 2025/2026. Salah satu nama men
Olahraga
