Satgas PRR Minta Anggaran Pemulihan Pascabencana Segera Direalisasikan, Fokus Bantu Penyintas
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA -Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya yang absen pada retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada Februari 2025, untuk mengikuti retret gelombang kedua yang akan segera digelar.
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, pada Jumat (4/4/2025).
"Hal tersebut adalah arahan dari Bu Megawati," kata Basarah kepada wartawan, menjelaskan keputusan partai terkait retret kepala daerah yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Basarah menambahkan bahwa kesepakatan telah tercapai, di mana kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret angkatan pertama, wajib mengikuti pada gelombang kedua.
Retret gelombang kedua ini bertujuan untuk memastikan seluruh kepala daerah dari PDIP mengikuti kegiatan yang dinilai penting tersebut.
Sikap Megawati kali ini berbeda dengan pada retret kepala daerah gelombang pertama yang berlangsung sehari setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Saat itu, Megawati mengeluarkan surat instruksi yang meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan menuju retret di Magelang.
Surat instruksi tersebut berbunyi, "Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025.
Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum."
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar dengan konsep yang lebih sederhana, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Bima Arya mengatakan bahwa ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total, dan sebagian dari mereka akan mengikuti pada gelombang kedua.
"Retret gelombang kedua akan diikuti oleh 25 kepala daerah, termasuk gubernur dan bupati/wakil bupati dari Bali yang sebelumnya absen, serta kepala daerah yang sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi," ujar Bima Arya seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Solo pada Kamis (3/4/2025).
Lokasi retret gelombang kedua belum dapat dipastikan, apakah akan tetap menggunakan Akademi Militer di Magelang atau berpindah ke tempat lain.
Konsep retret akan lebih minimalis, dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai 25 hingga 30 kepala daerah.
Kemendagri berencana untuk menggelar retret kepala daerah dalam tiga gelombang, dengan gelombang terakhir direncanakan setelah pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 selesai.
(bs/n14)
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. Organisasi tersebut menilai kor
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka kembali akses platform forum daring Reddit di Indonesia setelah lebih
SAINS DAN TEKNOLOGI
SOLO Timnas U17 Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia setelah bermain imbang 11 dalam laga uji coba bertajuk Garuda Champio
OLAHRAGA
MEDAN Warga kawasan Medan Utara menyampaikan sejumlah keluhan kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam program Sapa Warga y
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Ular, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera
PERISTIWA
JAKARTA Pengguna Android ternyata dapat mengetahui sisa masa dukungan perangkat dengan cara yang cukup mudah. Informasi ini penting untu
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PB
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
NASIONAL
KISARAN Kelangkaan semen dan besi mulai dirasakan di wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Kondisi tersebut me
EKONOMI