JAKARTA -Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah lewat kanal YouTube resminya.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa apa yang disampaikan Gibran justru menunjukkan ketidakpahaman mendalam tentang konsep bonus demografi.
Menurut Rocky, apa yang terlihat dalam pidato Gibran adalah sebuah pemahaman yang minim tentang konsep dasar bonus demografi.
Dalam komentarnya yang disampaikan pada Jumat, 25 April 2025, melalui kanal YouTube miliknya, Rocky mengkritik keras cara penyampaian Gibran, yang dianggapnya tidak menggali lebih dalam tentang elemen-elemen penting yang membentuk bonus demografi.
"Saya kira itu hal yang memang dari awal dikenali oleh netizen bahwa kalau tidak mengerti konsep dasarnya, buat apa memaksakan bicara? Apalagi bicara dengan teks, bicara dengan fasilitas teknologi, lalu terlihat bahwa konsep dasar dari bonus demografi pengetahuannya nol," ujar Rocky.
Rocky menekankan bahwa sebagai Wakil Presiden, Gibran seharusnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bonus demografi, terutama dalam kaitannya dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Rocky mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi bonus demografi karena banyaknya penduduk usia produktif, hal tersebut tidak akan berarti jika kualitas SDM-nya tidak meningkat.
Lebih lanjut, Rocky mempertanyakan rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia, di mana 68 persen pemilih masih belum lulus dari sekolah menengah pertama (SMP).
Ia pun menegaskan bahwa dengan kualitas SDM yang stagnan, Indonesia akan kesulitan bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura pada tahun 2045.
Tak hanya soal isi pidato, Rocky juga menyoroti kehadiran Gibran di panggung politik nasional.
Ia menyebut bahwa posisi Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan produk rekayasa politik yang dipaksakan oleh Ayahnya, Presiden Joko Widodo, untuk menciptakan simbol bagi generasi muda.
JAKARTA Advokat asal Jakarta Barat, Arjana Bagaskara Solichin, mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap pemerintah Ind
HUKUM DAN KRIMINAL
BIREUEN Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang putus
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan praktik rasuah dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat terus dipercepat melalui koo
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan penanganan pascabencana banjir dengan menata ulang sistem drainase dan me
PEMERINTAHAN
ASAHAN Kepolisian Resor Asahan melalui Polsek Kota Kisaran menangkap tiga warga yang diduga melakukan penyulingan dan penimbunan Bahan B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di internal
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali normal setelah lumpur banjir bandang melumpuhkan fasilitas ters
KESEHATAN
LANGKAT Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah pulih pasca
NASIONAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara kembali merilis data terbaru korban banjir dan longsor yang melanda wila
PERISTIWA
