
YLKI Imbau PPATK Fokus pada Transaksi Ilegal, Bukan Memblokir E-Wallet Konsumen
JAKARTA Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi K
EkonomiJAKARTA -Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI secara terbuka mengusulkan pencopotan Gibran dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Usulan ini mengemuka dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).
Baca Juga:
Dalam dokumen yang beredar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh ratusan purnawirawan, terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Salah satu tokoh utama di balik usulan ini, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, menyebut bahwa pembahasan mengenai pemakzulan Gibran sudah dilakukan sejak akhir 2024, tak lama setelah pelantikan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca Juga:
"Memang purnawirawan baru kemarin menyuarakan, tapi sebenarnya secara tertutup sudah kita bahas sejak awal. Banyak pihak juga yang memprotes Gibran sejak saat itu," ungkap Soenarko dalam video yang diunggah kanal YouTube Diskursus Net, Jumat (2/5/2025).
Forum Purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memenuhi kualitas untuk memimpin negara, baik dari segi intelektualitas, karakter, hukum, maupun moral.
Mereka juga menyoroti perubahan aturan batas usia calon presiden/wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang memungkinkan Gibran maju dalam Pilpres 2024.
"Setelah enam bulan, kita melihat kualitas Gibran ini meragukan. Kita khawatir jika suatu saat Presiden Prabowo berhalangan, maka tugas kenegaraan akan diserahkan kepada sosok yang tidak memenuhi syarat," kata Soenarko.
Menurut Forum, keputusan MK atas Pasal 169 huruf q UU Pemilu dianggap menyalahi hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Atas dasar itu, mereka sepakat mengusulkan pergantian wakil presiden melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Beberapa tokoh besar yang turut menandatangani usulan ini di antaranya Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Forum menegaskan bahwa inisiatif ini lahir dari niat tulus untuk menjaga stabilitas kepemimpinan nasional dan memastikan posisi Wakil Presiden RI diisi oleh sosok yang dinilai lebih kompeten dan layak secara hukum maupun moral.*
(tm/a008)
JAKARTA Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi K
EkonomiJAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mengajukan tiga alternatif kebijakan untuk mengatasi potensi dampak dari wacana
EkonomiBANDUNG BARAT Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang damai dan tidak menyuk
NasionalMANADO Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, mengajak seluruh masyarakat untuk bersamasama mengibark
NasionalJAKARTA Musisi ternama Melly Goeslaw kembali menjadi perbincangan publik setelah menggelar sebuah acara pernikahan mewah yang menuai per
EntertainmentJAKARTA Strategi Indonesia dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya jet tempur, kembali menuai sorotan. Pieter P
Hukum dan KriminalMEDAN Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas setelah diduga menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil Toyota Fortuner di Jalan
PeristiwaJAKARTA Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nasi adalah makanan pokok yang tak tergantikan. Hampir setiap waktu makan tak lepas da
KesehatanJAKARTA Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, memberikan peringatan serius terkait penggunaan
Sains & TeknologiJAKARTA Harga Bitcoin kembali menunjukkan tren positif pada Minggu (10/8/2025). Pada pukul 11.53 WIB, harga aset kripto terpopuler ini m
Ekonomi