Bantah Isu Politik, PPAD: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Murni Bahas Halal Bihalal

JAKARTA -Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) memberikan klarifikasi terkait pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu, 30 April 2025.

Pertemuan tersebut sempat memunculkan berbagai spekulasi publik karena dianggap sarat dengan muatan politik.

Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, menegaskan bahwa pertemuan tersebut murni untuk membahas rencana acara halal bihalal nasional purnawirawan TNI-Polri yang akan digelar pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini, Jakarta.

"Kegiatan halal bihalal ini sudah rutin dilakukan setiap usai Hari Raya Idul Fitri. Di Istana kami hanya membahas acara tersebut, tidak ada topik lain," tegas Komaruddin kepada wartawan, Minggu (4/5).

Acara halal bihalal nantinya akan dihadiri oleh 1.200 orang, yang terdiri dari purnawirawan TNI-Polri, keluarga besar TNI-Polri, serta tokoh nasional lainnya, termasuk Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, sejumlah gubernur, bupati, anggota DPR, dan menteri dari Kabinet Merah Putih.

Turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo adalah Ketua Panitia Halal Bihalal, Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko, serta eks KSAD Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo.

Terkait adanya tuntutan atau sikap politik dari kelompok purnawirawan, Komaruddin menyatakan bahwa hal tersebut telah disampaikan sebelumnya dalam forum tersendiri dan tidak dibahas dalam pertemuan dengan Presiden.

Ia mengimbau semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana dan lebih memilih sikap yang menyejukkan demi persatuan bangsa.

"Kami mengajak semua elemen bangsa untuk saling menghormati, menjaga netralitas, dan menenangkan situasi," ujarnya.

Meski begitu, sejumlah poin tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI tetap mencuat dalam pemberitaan.

Delapan poin tersebut meliputi:

1. Kembali ke UUD 1945 Asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.

2. Dukungan kepada Program Asta Cita Presiden Prabowo, kecuali pembangunan IKN.

3. Penghentian PSN PIK 2, Rempang, dan proyek lain yang merugikan rakyat dan lingkungan.

4. Penghentian TKA asal Cina dan pemulangan mereka ke negara asal.

5. Penertiban pertambangan sesuai Pasal 33 UUD 1945.

6. Reshuffle kabinet bagi menteri yang diduga terlibat korupsi dan berafiliasi dengan mantan Presiden Jokowi.

7. Pengembalian fungsi Polri sebagai penjaga Kamtibmas di bawah Kemendagri.

8. Usulan pergantian Wakil Presiden oleh MPR akibat kontroversi putusan MK terkait batas usia capres/cawapres.

Meskipun poin-poin tersebut sempat mencuat dalam diskursus publik, PPAD menegaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo tidak membahas delapan tuntutan itu secara langsung.*

(kp/a008)