SOLO -Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi santai usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Jokowi, usulan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia.
Baca Juga:
"Ya itu sebuah aspirasi, sebuah usulan, ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita," kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Solo, Senin (5/5).
Forum Purnawirawan sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap keabsahan Gibran sebagai wakil presiden, dengan alasan pencalonannya dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Baca Juga:
Mereka menilai proses politik tersebut telah mencederai hukum dan prinsip keadilan.
Namun Jokowi menegaskan bahwa proses pemilu 2024 telah berjalan sesuai ketentuan dan hasilnya telah sah.
Menurutnya, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mendapat mandat resmi dari rakyat melalui mekanisme pemilu.
"Semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum," tegas Jokowi.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai gugatan terhadap hasil pemilu dan pencalonan Gibran telah melalui proses hukum, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi.
"Ya itu semua kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali," tambahnya.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan menyebut Mahkamah Konstitusi tidak sepatutnya membuka celah bagi pengecualian batas usia cawapres hanya karena menjabat sebagai kepala daerah.
Mereka menuding keputusan tersebut merupakan bentuk penyimpangan hukum yang sistematis dan harus dikoreksi.*
(cn/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal