Front Demokrasi Rakyat Desak Usut Dugaan Aliran Dana ke BEM UBK, Jangan Biarkan Demokrasi Dicederai
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
JAKARTA -Fakta baru yang mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.
Penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, mengungkap bahwa nomor asing dengan nama kontak Sri Rejeki Hastomo yang ditemukan di ponsel milik Kusnadi, staf pribadi Hasto, sebenarnya adalah nomor milik Hasto Kristiyanto sendiri.
"HP itu awalnya dipegang terdakwa, lalu diserahkan ke Kusnadi. Ada beberapa barang lain yang kami duga kuat juga milik terdakwa," kata Rossa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
Identitas Disamarkan: Sri Rejeki Hastomo
Nama Sri Rejeki Hastomo sempat menjadi sorotan karena nomor yang tersimpan di bawah nama tersebut menggunakan kode internasional +447, yang merupakan kode negara Inggris. Nomor ini muncul di kontak Kusnadi menjelang pemeriksaan Hasto oleh KPK pada Juni 2024.
Saat dikonfirmasi dalam sidang sebelumnya, Kusnadi mengaku nama itu hanya "nama keberuntungan" dan merupakan nomor dari kesekretariatan partai.
"Saya simpan namanya Sri Rejeki Hastomo biar saya selalu dapat rezeki," ujar Kusnadi.
Namun pernyataan penyidik membantahnya. Rossa menegaskan bahwa isi percakapan dan kronologi kepemilikan memperjelas bahwa itu adalah milik pribadi Hasto.
Penolakan Saat Penyitaan HP
Dalam kesaksiannya, Rossa juga mengungkap bahwa Hasto sempat menolak saat penyidik hendak menyita salah satu ponselnya, yang diyakini berkaitan langsung dengan penghalangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku.
Tiga ponsel disita KPK dalam perkara ini. Satu di antaranya, dengan nama kontak samaran tersebut, kini menjadi bukti penting dalam dugaan keterlibatan Hasto menghalangi penyidikan.
Perkembangan Kasus Harun Masiku
Hasto Kristiyanto didakwa terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk mengatur PAW Harun Masiku ke DPR RI. Selain itu, ia juga diduga kuat merintangi penyidikan terhadap Harun yang masih buron sejak 2020.
Sidang-sidang lanjutan diperkirakan akan semakin panas, mengingat bukti-bukti komunikasi elektronik dan pengakuan saksi yang terus mengerucutkan arah keterlibatan.
KPK Masih Telusuri Arah Komunikasi
Meski begitu, Rossa juga menyatakan belum ditemukan perintah eksplisit dari Hasto untuk menghalangi penyidikan. Namun bukti teknis seperti penguasaan perangkat, nama samaran, dan upaya pengamanan barang elektronik semakin memperkuat konstruksi perkara.
Sidang perkara Hasto Kristiyanto menghadirkan banyak kejutan dan membuka tabir pola komunikasi dan pengamanan informasi yang dilakukan untuk menghindari jeratan hukum. Publik kini menanti bagaimana pengadilan akan mengupas tuntas peran para pihak dalam kasus Harun Masiku.*
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan
EKONOMI
BANGKA TENGAH Aparat gabungan berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan bijih timah ilegal melalui jalur laut di kawasan Pantai P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
JAKARTA Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung Galeri Dekranas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan angga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN