JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa KPK telah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar partai politik (parpol) diberikan dana besar dari APBN.
Usulan ini, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk menekan praktik korupsi yang marak terjadi akibat tingginya biaya politik.
Hal tersebut disampaikan Fitroh dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi bertajuk "State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP", yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5/2025).
Baca Juga:
"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, agar partai politik itu dibiayai dari APBN," ujar Fitroh.
Ia mengungkapkan, saat menjalani fit and proper test pencalonan pimpinan KPK di DPR, dirinya menyebut sistem politik yang mahal sebagai penyebab utama maraknya korupsi.
Baca Juga:
"Ketika saya ditanya soal penyebab utama korupsi, saya tegas menjawab: sistem politik. Karena untuk bisa berkompetisi, calon membutuhkan modal besar. Di situlah peran pemodal masuk," lanjutnya.
Fitroh menjelaskan bahwa hubungan timbal balik antara pemodal dan pejabat yang terpilih sering berujung pada korupsi, terutama dalam bentuk pemberian proyek atau akses tertentu kepada para penyokong dana kampanye.
"Saat sudah menjabat, para pejabat ini memberikan kemudahan kepada pemodal, seperti proyek di daerah, kementerian, atau dinas," ungkapnya.
KPK, lanjut Fitroh, berharap jika partai politik mendapat pendanaan cukup dari negara, maka mereka bisa menanggung biaya politik internal, termasuk pencalonan legislatif dan eksekutif, tanpa harus bergantung pada pemodal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rekrutmen politik juga harus berbasis integritas, bukan semata kecerdasan atau popularitas.
Menurutnya, integritas adalah kunci utama dalam mencegah korupsi dari hulu.
"Kalau tidak memiliki integritas yang kuat, sangat sulit membangun kesadaran antikorupsi. Karena pejabat punya peluang besar untuk mencuri uang rakyat," tegas Fitroh.
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memperketat regulasi terkait kepemilikan kartu SIM, dengan menetapkan san
Sains & Teknologi
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat pada perdagangan awal pekan ini, Senin (7/7/2025), berkat lonjakan si
Ekonomi
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menegaskan pentingnya membangun sistem kearsipan yang baik dan terintegrasi
Pemerintahan
JAKARTA Komisi V DPR RI mengungkap fakta mengejutkan terkait keterbatasan peralatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) d
Nasional
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara soal tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana pada 2025. Data intern
Ekonomi
JAKARTA Suasana politik nasional kembali memanas setelah Sekretaris Jenderal Relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) JokowiPrabowo, Budiy
Politik
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya mengurangi overkapasitas serta mendukung pembinaan berkelanjutan terhadap warga binaan, Lembaga Pemasyarakat
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari sejumlah dokumen perjalanan istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Politik
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil mengungkap penyimpanan narkotika jenis sabusabu seberat 21 kilogram yang disembuny
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Seorang personel Unit Reskrim Polsek Padang Tualang, Polres Langkat, Aipda Sahata Panjaitan mengalami luka serius setelah berupa
Hukum dan Kriminal