JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa KPK telah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar partai politik (parpol) diberikan dana besar dari APBN.
Usulan ini, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk menekan praktik korupsi yang marak terjadi akibat tingginya biaya politik.
Hal tersebut disampaikan Fitroh dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi bertajuk "State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP", yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5/2025).
Baca Juga:
"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, agar partai politik itu dibiayai dari APBN," ujar Fitroh.
Ia mengungkapkan, saat menjalani fit and proper test pencalonan pimpinan KPK di DPR, dirinya menyebut sistem politik yang mahal sebagai penyebab utama maraknya korupsi.
Baca Juga:
"Ketika saya ditanya soal penyebab utama korupsi, saya tegas menjawab: sistem politik. Karena untuk bisa berkompetisi, calon membutuhkan modal besar. Di situlah peran pemodal masuk," lanjutnya.
Fitroh menjelaskan bahwa hubungan timbal balik antara pemodal dan pejabat yang terpilih sering berujung pada korupsi, terutama dalam bentuk pemberian proyek atau akses tertentu kepada para penyokong dana kampanye.
"Saat sudah menjabat, para pejabat ini memberikan kemudahan kepada pemodal, seperti proyek di daerah, kementerian, atau dinas," ungkapnya.
KPK, lanjut Fitroh, berharap jika partai politik mendapat pendanaan cukup dari negara, maka mereka bisa menanggung biaya politik internal, termasuk pencalonan legislatif dan eksekutif, tanpa harus bergantung pada pemodal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rekrutmen politik juga harus berbasis integritas, bukan semata kecerdasan atau popularitas.
Menurutnya, integritas adalah kunci utama dalam mencegah korupsi dari hulu.
"Kalau tidak memiliki integritas yang kuat, sangat sulit membangun kesadaran antikorupsi. Karena pejabat punya peluang besar untuk mencuri uang rakyat," tegas Fitroh.
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi melakukan aksi anarkis yang dapat mer
Nasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perintah tegas kepada aparat kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan keras terhadap se
Nasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian langkah tegas pasca aksi demonstrasi besarbesaran dan insiden tragis yang me
Nasional
Denpasar Suasana kemerdekaan masih terasa semarak di berbagai penjuru negeri. Di Denpasar, semangat itu turut disalurkan oleh salah satu
Nasional
JAKARTA Dua anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, r
Politik
ACEH BESAR Pemerintah Gampong Lampanah Dayah, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, menggelar kegiatan Penyuluhan Internet Sehat bertempat di r
Berita
MEDAN Rektor Universitas Al Azhar Medan, Dr. Ir. Mawardi, ST., MT, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi kekeras
Nasional
MEDAN Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menggelar ibadah oikumene sebagai bentuk doa bersama demi kedamaian dan keamanan bangsa I
Agama
JAKARTA Di tengah gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah di Indonesia, sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subiant
Nasional
JAKARTA Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan Uya Kuya, artis sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi PAN, tengah berada di
Nasional