JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa KPK telah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar partai politik (parpol) diberikan dana besar dari APBN.
Usulan ini, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk menekan praktik korupsi yang marak terjadi akibat tingginya biaya politik.
Hal tersebut disampaikan Fitroh dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi bertajuk "State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP", yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5/2025).
Baca Juga:
"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, agar partai politik itu dibiayai dari APBN," ujar Fitroh.
Ia mengungkapkan, saat menjalani fit and proper test pencalonan pimpinan KPK di DPR, dirinya menyebut sistem politik yang mahal sebagai penyebab utama maraknya korupsi.
Baca Juga:
"Ketika saya ditanya soal penyebab utama korupsi, saya tegas menjawab: sistem politik. Karena untuk bisa berkompetisi, calon membutuhkan modal besar. Di situlah peran pemodal masuk," lanjutnya.
Fitroh menjelaskan bahwa hubungan timbal balik antara pemodal dan pejabat yang terpilih sering berujung pada korupsi, terutama dalam bentuk pemberian proyek atau akses tertentu kepada para penyokong dana kampanye.
"Saat sudah menjabat, para pejabat ini memberikan kemudahan kepada pemodal, seperti proyek di daerah, kementerian, atau dinas," ungkapnya.
KPK, lanjut Fitroh, berharap jika partai politik mendapat pendanaan cukup dari negara, maka mereka bisa menanggung biaya politik internal, termasuk pencalonan legislatif dan eksekutif, tanpa harus bergantung pada pemodal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rekrutmen politik juga harus berbasis integritas, bukan semata kecerdasan atau popularitas.
Menurutnya, integritas adalah kunci utama dalam mencegah korupsi dari hulu.
"Kalau tidak memiliki integritas yang kuat, sangat sulit membangun kesadaran antikorupsi. Karena pejabat punya peluang besar untuk mencuri uang rakyat," tegas Fitroh.
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan melontarkan ancaman penerapan tarif impor t
Ekonomi