Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
bitvonline.com- Hasil survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung, dalam menangani kasus-kasus korupsi besar di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Peneliti Utama IPI, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers Rabu (28/5/2025), menyebut bahwa dalam kasus dugaan korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga lebih dari Rp 193 triliun, sebanyak 52,8% responden percaya Kejaksaan Agung mampu menuntaskan kasus tersebut.
Bahkan, tingkat kepercayaan publik naik menjadi 55,3% di kalangan responden yang mengetahui lebih detail soal kasus ini.
"Lebih dari separuh masyarakat percaya Kejagung memiliki kapasitas untuk mengungkap tuntas dugaan korupsi di Pertamina," ujar Burhanuddin.
Kepercayaan publik juga tercermin pada kasus lain. Dalam perkara suap yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, sebesar hampir Rp 1 triliun dan emas seberat 51 kilogram, 42,7% responden percaya Kejagung mampu menyelesaikannya. Meski begitu, 39,5% responden menyatakan kurang atau tidak percaya.
Adapun untuk kasus suap Rp 60 miliar yang menyeret Kepala PN Jakarta Selatan dalam perkara ekspor CPO, sebanyak 47% responden menaruh harapan kepada Kejagung untuk menuntaskannya. Sebanyak 36,4% masih meragukan.
Sementara itu, dalam kasus korupsi pemberian kredit LPEI senilai Rp 890 miliar yang ditangani KPK, kepercayaan publik juga tinggi. Sebanyak 46,1% responden percaya KPK mampu mengusut tuntas, dan angka ini naik menjadi 54,3% di kalangan yang mengetahui kasusnya secara rinci.
Survei ini juga mencatat penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi secara nasional. Sebanyak 37,4% menilai pemberantasan korupsi dalam kondisi baik atau sangat baik, 22,6% menyebut dalam kondisi sedang, dan 35,4% menyatakan buruk atau sangat buruk.
Survei ini dilakukan pada 17–20 Mei 2025 terhadap 1.286 responden yang tersebar secara nasional, menggunakan metode double sampling dan margin of error sekitar ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.
Tingginya kepercayaan publik terhadap Kejagung dan KPK menandakan harapan besar masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Responsif dan transparannya proses hukum terhadap kasus-kasus besar akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan ini tetap stabil.*
(bs/j006)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN