Pisah Sambut Kapolres Asahan Diwarnai Doa Bersama untuk Korban Gempa Simalungun dan NTT
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar acara temu ramah dan pisah sambut Kapolres Asahan dari AKBP Revi Nurvelani kepada AKBP Adi Dh
PEMERINTAHAN
JAKARTA— Peneliti sekaligus penggugat ijazah Presiden Joko Widodo, , angkat bicara terkait tudingan yang menyebut dirinya memiliki ijazah palsu jenjang S2 dan S3 dari Universitas Yamaguchi, Jepang.
Tudingan tersebut mencuat setelah hasil investigasi oleh Josua M Sinambela dan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menemukan bahwa pihak Universitas Yamaguchi, melalui perwakilan akademik Tomomi Tsumori, menyatakan tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismon Sianipar.
Lebih lanjut, kanal YouTube Vicky Himpong menelusuri data penyetaraan ijazah luar negeri melalui situs Kemdikti, namun tidak menemukan nama Rismon di dalamnya.
Padahal, nama-nama lulusan luar negeri lainnya, seperti Gibran Rakabuming Raka, tercantum dengan jelas.
Menanggapi hal itu, Rismon Sianipar membantah keras tuduhan tersebut melalui kanal Balige Academy dan wawancara di YouTube Mosato TV.
Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki transkrip nilai resmi dari Universitas Yamaguchi dan menyelesaikan tujuh mata kuliah dengan IPK sempurna 4,0.
"Saya sudah melaporkan hal ini ke pengacara. Kita hemat energi. Setelah ini (kasus hukum laporan Jokowi) selesai, kami akan laporkan balik atas pencemaran nama baik," ujar Rismon, Kamis (29/5/2025).
Rismon menyoroti peran Josua M Sinambela, yang disebutnya sebagai adik angkatan di UGM dan memiliki akses ke dalam institusi tersebut.
Ia menyayangkan persoalan ilmiah justru dijadikan serangan personal.
"Dalam dunia akademik, perdebatan untuk mencari kebenaran itu wajar. Kalau kajian kami salah, silakan bantah secara ilmiah, bukan dengan menyerang pribadi," tegasnya.
Rismon juga menyatakan bahwa sebagai warga negara dan peneliti, ia hanya ingin membantu publik untuk mendapatkan kejelasan mengenai isu ijazah Presiden Jokowi.
Menurutnya, transparansi merupakan bagian dari etika bernegara.
"Jika Presiden tak ada yang disembunyikan, tampilkan ijazah secara gentleman. Ini bukan persoalan pribadi, ini tuntutan publik," pungkasnya.*
(gl/a008)
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar acara temu ramah dan pisah sambut Kapolres Asahan dari AKBP Revi Nurvelani kepada AKBP Adi Dh
PEMERINTAHAN
LABUAN BAJO Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan membagi tugas mengikuti upacara peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus
PEMERINTAHAN
PIDIE JAYA Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mempercepat normalisasi muara Sungai Krueng Meureudu untuk memulihkan akses nelayan yang
EKONOMI
TAPAKTUAN Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk membenahi infrastruktur dasar
NASIONAL
RUTENG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sedikitnya 27 gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)
NASIONAL
BANDUNG Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meninjau langsung sekaligus mengawasi penanganan
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap tiga wanita yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu di Deli Serdang, Su
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUAN BAJO Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan memprioritaskan evakuasi korban, penya
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin meminta pemerintah pusat menambah dukungan anggaran untuk penanganan dampa
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menilai pengamalan nilainilai Pancasila semakin penting di tengah
NASIONAL