Fraksi Golkar Tegas: Gibran Tak Langgar Konstitusi, Tak Ada Alasan Pemakzulan

JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak melakukan tindakan yang bisa menjadi dasar untuk pemakzulan.

Pernyataan ini disampaikannya merespons surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan proses pemakzulan terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

"Wapres Gibran tidak melakukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan," ujar Sarmuji, Selasa (4/6/2025).

Baca Juga:

• Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI, Minta Maaf atas Pernyataannya yang Dinilai Menyakiti Rakyat
• RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPR Respon Desakan Gerakan 17+8

Meski demikian, Fraksi Golkar tetap membuka ruang untuk mendengarkan aspirasi publik.

Menurut Sarmuji, surat tersebut tetap akan diterima dan dipelajari sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Demo Mahasiswa di Depan DPR Bikin Macet Gatot Subroto, Tuntutan 17+8 Terus Disuarakan
• Roy Suryo Datangi DPR, Minta RDP Soal Ijazah Jokowi dan Gibran

"Namanya surat berisi aspirasi tentu kita terima. Untuk tindak lanjut, kita pelajari apakah berkesesuaian dengan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi permintaan agar DPR dan MPR RI menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

"Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan," kata Indra, Selasa (3/6/2025).

Indra menjelaskan bahwa surat itu kini menjadi bagian dari agenda pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan kewenangan konstitusional lembaga legislatif.

Surat tertanggal 26 Mei 2025 tersebut ditandatangani oleh empat jenderal purnawirawan TNI:

- Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

- Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI, Minta Maaf atas Pernyataannya yang Dinilai Menyakiti Rakyat

RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPR Respon Desakan Gerakan 17+8

Demo Mahasiswa di Depan DPR Bikin Macet Gatot Subroto, Tuntutan 17+8 Terus Disuarakan

Roy Suryo Datangi DPR, Minta RDP Soal Ijazah Jokowi dan Gibran

Mengenang Arif Budimanta, Pejuang Ekonomi Konstitusi dan Arsitek APBN Berkeadilan

Arif Budimanta Meninggal Dunia, Ini Profil Lengkap Ekonom Pancasila dan Mantan Stafsus Presiden Jokowi