Fraksi Golkar Tegas: Gibran Tak Langgar Konstitusi, Tak Ada Alasan Pemakzulan

- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

- Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

Forum tersebut juga menyatakan kesiapannya menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI guna menjelaskan dasar pemikiran mereka mengusulkan proses pemakzulan.

"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian bunyi kutipan dalam surat tersebut.

Meskipun surat itu telah diterima secara resmi dan menjadi perhatian publik, sejumlah pimpinan DPR menyatakan bahwa pemakzulan terhadap seorang wakil presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus melalui prosedur hukum dan politik yang sangat ketat.

Salah satu anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, menyebut bahwa proses pemakzulan "tidak semudah yang dibayangkan," mengingat harus melewati kajian hukum, pembuktian pelanggaran konstitusi, serta dukungan mayoritas di DPR dan MPR.*

(km/a008)