JAKARTA - Pemerintah mewajibkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir sejak dapur mulai beroperasi. Aturan ini diterapkan untuk memperketat pengawasan produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mencegah terulangnya kasus keracunan makanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jam kerja pegawai SPPG mengikuti operasional dapur. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, dapur mulai beroperasi pada pukul 02.00 WIB.
"Bahwa peran SPPG itu harus hadir di jam kerja. Nah, ini yang paling penting, jam operasional dapur. Jam operasional dapur itu jam 2.00 WIB pagi, kalau di timur mungkin jam 12.00 malam, beda satu jam kan. Jadi, jam kerja itu mulai jam 2.00 pagi sampai jam 8.00 WIB," kata Zulkifli dalam Rakortas di kantornya, Rabu (26/8/2026).Baca Juga:
Ketentuan tersebut berlaku bagi sejumlah pegawai di setiap dapur SPPG, mulai dari kepala SPPG, ahli gizi hingga akuntan.
Menurut Zulkifli, aturan tersebut dibuat setelah pemerintah menemukan sejumlah pegawai ASN SPPG tidak berada di lokasi ketika dapur sedang memproduksi makanan MBG.
Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena pengawasan langsung diperlukan sejak proses persiapan bahan, pengolahan hingga makanan siap didistribusikan kepada penerima manfaat.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga akan menerapkan sistem absensi daring menggunakan Zoom untuk memastikan para pegawai berada di lokasi sesuai jam operasional.
Pejabat eselon I BGN, termasuk Kepala BGN Sudaryono dan wakilnya, disebut akan ikut memeriksa absensi tersebut.
" Bukan satu dua, keracunan itu soal anak Indonesia yang enggak boleh terjadi. Jadi, agar teman-teman media paham, jam 2.00 WIB mereka sudah kerja pagi," ujar Zulkifli.
Kehadiran petugas SPPG menjadi sorotan setelah sejumlah kasus keracunan makanan terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah kemudian memperketat pengawasan agar proses produksi makanan memenuhi standar keamanan pangan.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan tiga posisi utama di SPPG, yakni kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan, harus hadir pada waktu operasional dapur.
Jika ketiga petugas tersebut tidak hadir pada waktu yang sama, dapur SPPG tidak diperbolehkan memproduksi makanan MBG.
JAKARTA Meta mengungkap penyebab sejumlah akun WhatsApp pengguna di Indonesia mengalami pemblokiran massal. Perusahaan induk WhatsApp itu
NASIONAL
JAKARTA Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap salah satu temuan dalam investigasi kecelakaan kereta rel listrik (KRL)
PERISTIWA
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR siap menerima aspirasi masyarakat yang akan disampaikan melalui aksi demonstrasi pada Ka
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Pra
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan berbagai persoalan dalam pengelolaan program Makan Bergizi G
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh perangkat kewilayahan mempercepat pendataan dan pendaftaran warga ke Portal
PEMERINTAHAN
BATUBARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara memastikan akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Transfer
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Tim peneliti Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tingkat Provinsi Aceh untuk mematang
PARIWISATA
SIMEULUE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue, Aceh, Sela
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr H Taqwaddin, menyoroti aturan mengenai pemblokiran rekening dalam Ki
NASIONAL
