Bukan Jam Kantor Biasa, ASN SPPG Kini Wajib 'Melek' Jam 2 Pagi Demi Pastikan MBG Aman dari Racun

JAKARTA - Pemerintah mewajibkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir sejak dapur mulai beroperasi. Aturan ini diterapkan untuk memperketat pengawasan produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mencegah terulangnya kasus keracunan makanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jam kerja pegawai SPPG mengikuti operasional dapur. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, dapur mulai beroperasi pada pukul 02.00 WIB.

"Bahwa peran SPPG itu harus hadir di jam kerja. Nah, ini yang paling penting, jam operasional dapur. Jam operasional dapur itu jam 2.00 WIB pagi, kalau di timur mungkin jam 12.00 malam, beda satu jam kan. Jadi, jam kerja itu mulai jam 2.00 pagi sampai jam 8.00 WIB," kata Zulkifli dalam Rakortas di kantornya, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Mendagri Larang Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Bobby Nasution: Satgas Libatkan Masyarakat Sudah Dibentuk Sejak 2025

Ketentuan tersebut berlaku bagi sejumlah pegawai di setiap dapur SPPG, mulai dari kepala SPPG, ahli gizi hingga akuntan.

Menurut Zulkifli, aturan tersebut dibuat setelah pemerintah menemukan sejumlah pegawai ASN SPPG tidak berada di lokasi ketika dapur sedang memproduksi makanan MBG.

Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena pengawasan langsung diperlukan sejak proses persiapan bahan, pengolahan hingga makanan siap didistribusikan kepada penerima manfaat.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga akan menerapkan sistem absensi daring menggunakan Zoom untuk memastikan para pegawai berada di lokasi sesuai jam operasional.

Pejabat eselon I BGN, termasuk Kepala BGN Sudaryono dan wakilnya, disebut akan ikut memeriksa absensi tersebut.

" Bukan satu dua, keracunan itu soal anak Indonesia yang enggak boleh terjadi. Jadi, agar teman-teman media paham, jam 2.00 WIB mereka sudah kerja pagi," ujar Zulkifli.

Kehadiran petugas SPPG menjadi sorotan setelah sejumlah kasus keracunan makanan terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah kemudian memperketat pengawasan agar proses produksi makanan memenuhi standar keamanan pangan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan tiga posisi utama di SPPG, yakni kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan, harus hadir pada waktu operasional dapur.

Jika ketiga petugas tersebut tidak hadir pada waktu yang sama, dapur SPPG tidak diperbolehkan memproduksi makanan MBG.

"Kalau tiga-tiganya enggak bisa hadir di jam yang sama, di hari yang sama gimana? Maka tidak boleh dapur itu memasak," tegas Sudaryono.

Menurut Sudaryono, kepala SPPG dan ahli gizi memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Pengawasan langsung juga diperlukan untuk memastikan kualitas bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur serta makanan yang nantinya didistribusikan kepada masyarakat.

Pemerintah berharap pengetatan aturan kehadiran dan penerapan absensi daring tersebut dapat meningkatkan kualitas pengawasan SPPG sekaligus memperkecil risiko terjadinya keracunan makanan dalam program MBG.

Dengan aturan baru tersebut, SPPG tidak hanya dituntut memenuhi target produksi, tetapi juga memastikan seluruh proses pengolahan makanan dilakukan secara disiplin dan sesuai standar keamanan pangan.* (k/dh)

Mendagri Larang Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Bobby Nasution: Satgas Libatkan Masyarakat Sudah Dibentuk Sejak 2025

Bobby Nasution Dorong Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM Sumut Naik Jadi 5.000 per Tahun

Pendaftaran Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Minta Kepling hingga Camat Jemput Bola

Kantor Kesbangpol Tanjung Jabung Timur Memprihatinkan, Teras Roboh Timpa Motor Warga

Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Tangani Karhutla Kalimantan: Asal Jangan Di-mark Up!

Harga Ayam Naik Drastis, Masyarakat Batu Bara Menjerit! MBG Jadi Sorotan