Mengapa Jokowi Ogah Pimpin PPP? Ini Analisa Pengamat

SOLO -Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara tegas menolak dikaitkan dengan bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Muktamar partai tersebut pada September 2025.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai melaksanakan salat Iduladha, Jumat (6/6/2025). Ia mengatakan bahwa PPP sudah memiliki banyak figur potensial untuk memimpin partai berlambang Ka'bah itu.

"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," ujar Jokowi.

Pernyataan ini cukup mencolok, mengingat sebelumnya Jokowi sering enggan menanggapi secara langsung ketika namanya disebut-sebut terkait jabatan strategis di partai politik, termasuk ketika diisukan masuk Golkar atau PSI.

Namun, kali ini Jokowi menunjukkan sikap lebih tegas, bahkan terkesan mengisyaratkan pilihan politiknya condong ke PSI.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai keputusan Jokowi untuk menjauh dari bursa ketum PPP tidak lepas dari dua pertimbangan utama.

Pertama, alasan ideologis. Jokowi yang dikenal sebagai sosok nasionalis dan lama berkarier di PDIP dinilai memiliki kedekatan lebih kuat dengan PSI sebagai partai berhaluan nasionalis progresif. Sementara PPP berbasis Islam, dengan akar kuat di pesantren dan kalangan santri.

"Selama ini Jokowi dikenal sebagai kader nasionalis. Lama di PDIP. Dan ketika mendekat ke PSI, sama-sama punya irisan ideologi yang kuat," jelas Agung.

Kedua, Jokowi dinilai tidak memiliki akar sejarah atau basis dukungan tradisional di PPP, yang umumnya diisi oleh tokoh agama. Hal ini juga memperkuat kecenderungan Jokowi untuk lebih merapat ke PSI, dibanding PPP.

Agung pun menilai bahwa sinyal Jokowi ini bisa menjadi indikasi keseriusannya untuk tetap aktif dalam dunia politik, meskipun tidak lagi menjabat presiden.

"Pak Jokowi mengirim pesan bahwa dia akan tetap berpolitik, berpartai, dan berada dalam orbit strategis kekuasaan kita," tutup Agung.

Dengan pernyataan terbuka ini, publik dan pengamat mulai membaca arah gerak politik Jokowi setelah tak lagi menjabat. Apakah ia akan mengambil peran formal di PSI atau hanya sebagai "king maker", semuanya masih terbuka. Namun satu hal yang jelas: Jokowi belum akan pensiun dari panggung politik nasional.*

(cn/j006)