Budi Arie Cuek Saat Namanya Disebut Berulang Kali dalam Sidang Judi Online: “Alah, Biar Aja”

JAKARTA– Isu dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam praktik judi online (judol) terus mencuat ke permukaan.

Nama Budi Arie kembali disebut dalam persidangan yang menghadirkan empat terdakwa utama, yakni Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.

Baca Juga:

• Singapura Buka Suara: Jurist Tan Tidak Berada di Wilayah Kami
• Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Hukuman Zarof Ricar Menjadi 18 Tahun Penjara

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, para terdakwa disebut menerima total setoran sebesar Rp15,3 miliar, yang diduga merupakan imbalan untuk membuka blokir serta menjamin kelangsungan sejumlah situs judol agar tidak ditutup.

Uang tersebut kemudian dibagikan dalam bentuk komisi kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk nama Budi Arie, yang diduga menerima fee hingga 50 persen dari aliran dana.

Baca Juga:

• Ini Alasan Kejagung Ajukan Banding atas Vonis Ringan Tom Lembong
• Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Impor Gula

Saat ditemui awak media usai mengisi diskusi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Kamis (12/6), Budi Arie yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM memilih irit bicara.

Ia tidak memberikan respons atas pertanyaan seputar namanya yang disebut berulang kali dalam sidang.

"Pak, namanya berulangkali disebut di sidang?" tanya salah satu wartawan.

"Alah, biar aja," jawab Budi Arie singkat, sembari berjalan meninggalkan lokasi acara.

Wartawan juga sempat menanyakan tanggapannya terkait laporan kader PDI Perjuangan yang menudingnya mencemarkan nama baik partai berlambang banteng itu, usai menyebut PDIP sebagai "biang kegaduhan pemberitaan soal judol".

Namun Budi Arie lagi-lagi memilih diam, hanya memberikan acungan jempol tanpa sepatah kata pun.

Sementara itu, pihak Kejaksaan dan Kepolisian menyatakan proses hukum terhadap para terdakwa masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka baru terkait dugaan keterlibatan pejabat negara.