SOLO -Kuasa hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi), YB Irpan, mengajukan tiga eksepsi dalam sidang dugaan pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Kamis (19/6).
Inti eksepsi tersebut mempertanyakan kewenangan PN Solo mengadili perkara ini, karena objek dan subjek yang digugat lebih tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Irpan menyatakan bahwa gugatan dari Muhammad Taufiq tak hanya menargetkan Jokowi, tapi juga tersangkut KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan UGM—semuanya merupakan pejabat tata usaha negara.
Baca Juga:
KPU dan instansi pendidikan tersebut berstatus pejabat tata usaha negara, sehingga sengketa semestinya bersifat administrasi dan diselesaikan di PTUN .
Penggugat juga belum optimal menunjukkan legal standing karena Taufiq bukan peserta pemilu, sehingga dianggap tak layak menggugat.
Baca Juga:
Karena itu, Irpan menilai PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini
Sehari sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan jika ijazah Jokowi dipaksa dibuka ke publik maka bisa memicu kekacauan sosial. Namun pengamat Rocky Gerung menanggapi sinis pernyataan itu, menyebutnya indikasi kepanikan.
"Kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos… Kelihatannya pihak Jokowi makin panik," ujar Rocky dalam tayangan YouTube.
Rocky menekankan publik hanya menginginkan kejujuran, bukan bukti legal formal. Dia menyebut:
"Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh".
Sejak tahun 2022, isu keaslian ijazah Jokowi dari SMA Negeri 6 Solo dan S1 Kehutanan UGM diterpa keraguan. Pemerintah dan UGM telah menegaskan ijazah aslinya sah . Namun gugatan hukum tetap bergulir, melibatkan enam laporan polisi hingga penyelidikan dari Polda Metro Jaya
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
