SBY Ngaku Jarang Ngetweet: Banyak Bicara Tidak Bagus, Presiden Hanya Satu

JAKARTA– Pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal sikapnya yang jarang membuat unggahan di media sosial kembali menjadi sorotan publik.

Dalam pernyataan terbaru yang disampaikan saat tampil di kanal YouTube Gita Wirjawan pada Kamis (19/6/2025), SBY menyinggung pentingnya menjaga etika dalam komunikasi publik, khususnya bagi mantan pemimpin negara.

SBY mengaku sengaja tidak terlalu aktif di platform X, karena menurutnya, Indonesia hanya memiliki satu presiden dan satu matahari dalam pemerintahan.

"Saya nih jarang sekali mengeluarkan tweet. Kalau terlalu banyak bicara, enggak bagus. Presiden kita hanya satu, mataharinya hanya satu. Yang lain paling tinggi ya bulan," ujar SBY.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membahas kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.

SBY menyinggung langkah pemerintah dalam melakukan negosiasi bilateral, serta pentingnya memberikan ruang kepada pemerintah aktif untuk bekerja tanpa intervensi opini yang berlebihan dari mantan pejabat.

Meski begitu, SBY tetap mendukung langkah negosiasi yang dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang melakukan diskusi dengan para pemimpin ASEAN dalam menyikapi tarif 32 persen dari AS.

"Saya kira para menteri yang bernegosiasi perlu juga menjelaskan hasilnya kepada publik, supaya kita tidak hanya menerka-nerka," tambah SBY.

Pernyataan SBY juga dianggap sebagai sindiran halus atas narasi "matahari kembar" yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, merujuk pada aktivitas Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pasca lengser dari kursi RI-1.

Jokowi sempat dikritik karena masih aktif menerima kunjungan pejabat dan tokoh masyarakat, termasuk menteri kabinet, hingga memunculkan kekhawatiran soal dominasi bayangan dalam pemerintahan Prabowo.

Kritik juga datang dari jurnalis senior Uni Lubis, yang menyebut aktivitas Jokowi bisa menimbulkan persepsi negatif publik terhadap pemerintahan saat ini.