Amriyata Resmi Jabat Kejari Serdang Bedagai, Ratusan Papan Bunga Hiasi Kantor Kejari
SERDANG BEDAGAI Suasana penuh semangat dan kekeluargaan terlihat di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdang Bedagai (Sergai), Ra
Pemerintahan
JAKARTA — Politikus senior PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, angkat bicara terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat dan menyeret nama sejumlah kader PDIP.
Prasetyo secara khusus menanggapi pernyataan sesama kader PDIP, Beathor Suryadi, yang menyinggung dugaan penggunaan ijazah palsu saat pendaftaran Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2012.
Menurut Prasetyo, Beathor sama sekali tidak pernah menjadi bagian dari tim resmi pemenangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2012.
"Seingat dan sepengetahuan saya, tidak ada nama Bung Beathor Suryadi masuk di dalam tim pemenangan Jokowi-Ahok yang kala itu diajukan secara resmi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra ke KPUD DKI," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6).
Sebagai Bendahara Tim Pemenangan Jokowi-Ahok saat itu, Prasetyo menyebut tim resmi hanya terdiri atas kader-kader dari PDIP dan Gerindra.
Ia menegaskan bahwa segala proses administratif hingga pendaftaran pasangan calon dilakukan oleh orang-orang yang ditugaskan secara formal oleh koalisi.
"Yang mengurus pendaftaran waktu itu antara lain Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim, M. Syarif dari Gerindra, dan Isnaini dari Solo," katanya.
Prasetyo pun mempertanyakan motif politik di balik pernyataan Beathor yang kini ramai dibicarakan publik.
Ia menilai, informasi yang dilontarkan Beathor tidak berdasarkan pengalaman pribadi, melainkan hanya sebatas informasi yang tidak jelas sumbernya.
"Apa dasar Bung Beathor melontarkan sejumlah pernyataan? Dia sendiri sejak awal hingga akhir tidak pernah terlibat langsung dalam tim. Yang disampaikan itu hanya 'katanya' dan 'katanya'. Lalu katanya siapa?" sindir Prasetyo.
Prasetyo mengingatkan agar semua pihak lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan figur kepala negara.
Menurutnya, klaim yang tak berdasar justru merusak citra partai dan memperkeruh suasana politik nasional.*
(cn/a008)
SERDANG BEDAGAI Suasana penuh semangat dan kekeluargaan terlihat di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdang Bedagai (Sergai), Ra
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia
Pemerintahan
JAKARTA Jemaah haji yang berhak menunaikan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M diminta segera melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Ha
Pemerintahan
JAKARTA Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengungkapkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah mencata
Ekonomi
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi penyumbang penyerapan tenaga
Pemerintahan
JAWA TENGAH Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) di sektor pertanian terbukti mampu menekan penggunaan pupuk padi hingga 50 perse
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait jata
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tim gabungan kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamazaro Waruwu
Peristiwa
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua,
Nasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek jalan
Hukum dan Kriminal