JAKARTA -Partai NasDem mendesak DPR RI untuk segera meminta penjelasan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan kontroversial yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal.
NasDem menilai putusan tersebut berpotensi menciptakan krisis konstitusional dan melemahkan prinsip kedaulatan rakyat.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, menyampaikan pernyataan keras ini dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta.
Baca Juga:
"Partai NasDem mendesak DPR RI untuk meminta penjelasan MK dan menertibkan cara MK memahami norma Konstitusi dalam mengekspresikan sikap kenegarawanannya yang melekat pada diri para hakimnya," ujar Lestari, Senin (30/6).
Menurutnya, perubahan sistem Pemilu tidak boleh hanya berdasar pada tafsir konstitusional MK sendiri. Ia menekankan bahwa rujukan semestinya adalah putusan MK sebelumnya yang justru memerintahkan Pemilu serentak (Pileg dan Pilpres), bukan pemisahan antara Pemilu nasional dan lokal.
Baca Juga:
"Krisis konstitusional ini harus segera dicarikan jalan keluarnya agar semua kembali kepada ketaatan konstitusi, di mana konstitusi memerintahkan Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali," tegasnya.
Lebih lanjut, Lestari bahkan menyebut bahwa putusan MK ini merupakan bentuk pencurian kedaulatan rakyat.
Latar Belakang: Putusan MK Soal Pemilu
Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Dalam putusannya, MK membagi Pemilu dalam dua klaster:
Pemilu nasional: Pileg DPR, DPD, dan Pilpres
Pemilu lokal: Pileg DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan Pilkada
Pemilu lokal dijadwalkan dilaksanakan paling cepat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden.
TAPSEL Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencetak sejarah dengan menjadi daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di se
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dengan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan tengah melakukan perbaikan jalan dan drainase secara masi
Pemerintahan
WASHINGTON DC Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi mulai mengirim surat pemberitahuan tarif impor kepada 10 negara sekaligus yang akan
Internasional
MEDAN Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Reynanda Ginting, calon jaksa yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Kabupaten Asah
Sosok
SPANYOL Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (Fourth International Conference on Financing for Development
Internasional