Shohibul: Budaya Politik Ramah Korupsi Masih Dominan di Sumut, Tugas Berat Kajatisu Baru

MEDAN -Pergantian kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada Harli Siregar menjadi sorotan publik sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan integritas aparatur penegak hukum di Indonesia.

Rakyat menandai perubahan ini sebagai langkah penting untuk mengeliminasi kerugian negara akibat korupsi yang telah menjadi penyakit menahun.

Shohibul Anshor Siregar, Dosen FISIP UMSU dan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Sumatera Utara, menekankan pentingnya bagi seluruh insan adhyaksa untuk menyambut tekad Presiden dengan baik. "Mereka harus memahami tindakan politik Presiden dan mendukung sepenuhnya," ujarnya menjawab wartawan, Senin (8/7).

Menurutnya, KPK yang dulunya dibentuk karena anggapan bahwa penegakan hukum oleh lembaga konvensional, termasuk kejaksaan, tidak dapat diandalkan, kini semakin kehilangan harapan setelah revisi UU KPK. "Signal Prabowo sangat jelas, mengedepankan kekuatan nasional yang bisa diandalkan," tambahnya.

Shohibul juga mencatat bahwa tanda-tanda penting dalam perubahan ini terlihat, termasuk penguatan peran aparat militer dalam mendukung kinerja kejaksaan agar terhindar dari dugaan gangguan oleh kekuatan-kekuatan gelap.

"Hari Siregar harus cepat belajar, bahkan konsep sakral budaya (Dalihan Na Tolu) pun telah digunakan untuk aktivitas korupsi," imbaunya.

Dikatakannya Hari Siregar sebagai putra daerah mungkin sedikit banyaknya pernah berpengalaman bertugas di Sumatera Utara. Ia harus sangat menyadari bahwa saat itu mungkin budaya dan politik ramah korupsi masih sangat dominan. Kini, Harli Siregar berada di Sumatera Utara dan mudah-mudahan dapat memahami dengan sebaik-baiknya," tambah Shohibul.

Lebih lanjut, pemerhati sosial politik ini mengusulkan agar Prabowo mendesain tour of duty aparat kejaksaan agar tidak berlama-lama di satu daerah. "Secara teoritis, hal itu dapat menjadi antisipasi penting bagi kinerja yang membuahkan hasil. Rotasi yang cepat dapat mencegah terjadinya kolusi dan penyalahgunaan wewenang," ungkapnya.

Dengan langkah ini, diharapkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Harli Siregar dapat berfungsi lebih efektif dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.*