Siregar juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia sering disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, substansi demokrasinya sebetulnya masih amat dangkal.
Banyak orang di Indonesia menganggap demokrasi itu adalah pemilu dan sebatas itu.
"Demokrasi kita terjebak dalam proseduralisme elektoral. Setelah pemilu, rakyat kehilangan kendali atas wakil yang dipilihnya. Padahal, demokrasi seharusnya menjamin kontrol rakyat sepanjang waktu," ungkapnya.
Ia menyerukan agar Indonesia mulai menggagas bentuk representasi baru, termasuk kemungkinan menerapkan mekanisme mandat imperatif dalam skala terbatas atau melalui sistem recall.
"Sudah waktunya kita bicara ulang soal representasi politik. Demokrasi tanpa kendali rakyat atas wakilnya adalah tipuan," pungkas Shohibul.*
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
