Siregar juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia sering disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, substansi demokrasinya sebetulnya masih amat dangkal.
Banyak orang di Indonesia menganggap demokrasi itu adalah pemilu dan sebatas itu.
"Demokrasi kita terjebak dalam proseduralisme elektoral. Setelah pemilu, rakyat kehilangan kendali atas wakil yang dipilihnya. Padahal, demokrasi seharusnya menjamin kontrol rakyat sepanjang waktu," ungkapnya.
Ia menyerukan agar Indonesia mulai menggagas bentuk representasi baru, termasuk kemungkinan menerapkan mekanisme mandat imperatif dalam skala terbatas atau melalui sistem recall.
"Sudah waktunya kita bicara ulang soal representasi politik. Demokrasi tanpa kendali rakyat atas wakilnya adalah tipuan," pungkas Shohibul.*