JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengungkapkan kemungkinan pemanggilan paksa terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, jika dirinya terus mangkir dari panggilan penyidik KPK.
Ridwan Kamil sebelumnya telah dijadwalkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023.
"Kalau tidak datang, kan ada upaya paksa untuk melakukan pemeriksaan. Upaya paksa bisa dilakukan pada tahap penyidikan," ujar Johanis Tanak di Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Baca Juga:
Tanak menjelaskan bahwa upaya paksa baru akan dilakukan jika seseorang yang dipanggil sebagai saksi tidak memenuhi panggilan sebanyak tiga kali.
"Siapa pun saksi yang tidak hadir saat dipanggil, akan dipanggil lagi. Pada pemanggilan ketiga, bisa digunakan upaya paksa dan membawa mobil tahanan," jelasnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, pada 10 Maret 2025, tim penyidik KPK telah menggeledah kediaman Ridwan Kamil terkait kasus ini. Dari penggeledahan itu, sejumlah barang bukti diamankan, termasuk sebuah sepeda motor.
Namun, hingga 10 Juli 2025 atau 122 hari setelah penggeledahan, Ridwan Kamil belum hadir di Gedung Merah Putih KPK.
Kasus Korupsi Bank BJB dan Tersangka yang Telah Ditetapkan
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka:
Yuddy Renaldi – Direktur Utama Bank BJB
Widi Hartoto – PPK dan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB
Ikin Asikin Dulmanan – Pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri
Suhendrik – Pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress
Sophan Jaya Kusuma – Pengendali Cipta Karya Sukses Bersama
KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi proyek pengadaan iklan tersebut mencapai Rp222 miliar.
Meski belum ada keterangan resmi dari pihak Ridwan Kamil, sorotan terhadap ketidakhadiran dirinya dalam pemanggilan KPK terus menjadi perhatian publik.*
(at/j006)
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas mendesak agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot
Nasional
JAKARTA Dengan tantangan defisit APBN, ketimpangan fiskal daerah, dan tekanan global, Purbaya diharapkan membawa warna baru dan solusi kon
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mempelajari secara serius 11 tuntutan antikorupsi yang disampaikan oleh Indones
Nasional
SUMUT Harga cabai merah di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali meroket tajam. Berdasarkan data resmi yang dihimpun
Ekonomi
TAPSEL Sekitar 600an warga dari 10 desa di Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera U
Berita
SUMATERA UTARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring ke sejumlah nag
Pemerintahan
Bogor, Jawa Barat Presiden RI Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada Pres
Nasional
Doha, Qatar Pemerintah Qatar menyatakan kecaman keras terhadap serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel di ibu kota Doha pada S
Internasional
Doha, Qatar Militer Israel pada Selasa (9/9/2025) mengonfirmasi telah melakukan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, dengan target pi
Internasional
JAKARTA Pendakwah ternama sekaligus pemilik travel haji Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah, telah rampung menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Nasional