Pungli Masih Marak di Kawasan Wisata Sumut, Bobby Nasution Siapkan Penertiban Menyeluruh
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
MEDAN - Di tengah kegalauan publik atas arah demokrasi Indonesia yang kian kabur oleh polarisasi dan pragmatisme politik, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP-PWMSU) kembali menggelar diskusi politik bulanan.
Diskusi dengan tema "Politik Kepartaian dan Masa Depan Bangsa" itu, berlangsung pagi ini, Sabtu (12/7), di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah PWM Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan.
Diskusi yang berlangsung hangat ini menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang—akademisi, peneliti independen, dan politisi lintas partai.
Di antaranya Dr Warjio dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Faisal Riza dari UIN Sumatera Utara, Dr Mujahiddin dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Soetarso dari PDI-P, Dr Amsal Nasution dari PKS, Edisaputra dari PAN, Budi Setiawan Siregar dari Partai Gerindra, Djamaluddin Pohan dari Partai Ummat, dan Ahmad Arif dari Partai Demokrat. Diskusi dipandu oleh moderator Dr Sahran Saputra.
Ketua LHKP-PWMSU, Shohibul Anshor Siregar menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi intelektual Muhammadiyah dalam mengarusutamakan dialog yang tercerahkan.
"Diskusi ini bukan sekadar refleksi. Tetapi bagian dari upaya merawat kewarasan publik dalam melihat politik secara substansial, bukan hanya seremonial dan elektoral," ujar Siregar.
Menurutnya, Muhammadiyah tengah menyiapkan landasan pemikiran yang kokoh menjelang Muktamar tahun 2027 yang akan digelar di Medan. Melalui diskusi-diskusi tematik bulanan ini, LHKP-PWMSU menghimpun gagasan-gagasan bening dari para akademisi dan peneliti independen, yang akan dijadikan masukan penting dalam perumusan arah perjuangan ke depan.
Politik Kepartaian, Cermin Kegamangan Bangsa
Diskusi kali ini memusatkan perhatian pada dinamika politik kepartaian yang semakin kehilangan akar ideologis dan terjebak dalam pusaran kekuasaan jangka pendek. Sejumlah pembicara menyoroti lemahnya partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, serta keterhubungan dengan rakyat.
Dalam konteks itu, Siregar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan bersikap apatis, tetapi justru hadir untuk menawarkan optimisme yang rasional.
"Kita tidak sedang mencari musuh, tapi mencari sebab. Mengapa bangsa ini, yang dahulu lebih unggul dari Tiongkok dan India dalam berbagai ukuran kecuali jumlah penduduk, justru kini tertinggal? Jawabannya ada pada ketidakmampuan melakukan dekolonisasi," papar Siregar.
Ia merujuk pada pandangan tokoh-tokoh seperti Frantz Fanon, Edward Said, dan Gayatri Spivak dalam menjelaskan bagaimana mentalitas terjajah yang belum selesai menjadi penghambat utama pembangunan nasional. Ia juga mengutip pemikiran ekonom seperti almarhum Faisal Basri dan Sritua Arief, serta sastrawan Mochtar Lubis yang melihat krisis karakter dan moral sebagai akibat dari ketidaksadaran sejarah bangsa.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, be
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Polisi berhasil menangkap Taufik Hidayat (30), terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur d
NASIONAL
BANDA ACEH Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke80, Polresta Banda Aceh kembali menggelar turnamen olahraga Kapolresta Cup 2026.
NASIONAL
MEDAN Sebanyak enam hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dilaporka
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi Pengurus Besar
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Kadis Perkim Muhammad Fadly Lubis menerima kunjungan sekaligus audiensi
PEMERINTAHAN