Siregar menegaskan bahwa jalan keluar dari keterpurukan nasional adalah dengan "kembali pulang ke jatidiri bangsa", yaitu konstitusi UUD 1945 dalam semangat aslinya. Muhammadiyah, menurutnya, punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengingatkan bangsa tentang arah perjuangan sejati: mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kemerdekaan sejati dari dominasi kapital dan neokolonialisme.
"Banyak yang menyebut Indonesia hari ini sebagai negeri yang gelap. Tapi Muhammadiyah tidak akan menambah kegelapan itu dengan pesimisme. Kita justru akan menabur cahaya dengan optimisme rasional dan ilmiah," tegasnya.
Agenda Berkelanjutan: Ekonomi, Umat, dan Konstitusionalitas
LHKP-PWMSU tidak akan berhenti di isu politik kepartaian. Siregar menyampaikan bahwa diskusi-diskusi mendatang akan menyentuh tema-tema krusial lain seperti ekonomi dan kemaslahatan umat, sistem perwakilan, pemilu berintegritas, serta konstitusionalitas pengelolaan sumber daya alam. Semua tema itu dirancang untuk mempersiapkan basis pemikiran kritis menuju Muktamar Muhammadiyah 2027.
Sebagai penutup, Siregar menyampaikan harapannya agar diskusi ini mampu menginspirasi gerakan intelektual di berbagai level organisasi dan masyarakat.
"Muhammadiyah tidak ingin sekadar berdiri di menara gading akademik. Kita ingin hadir di tengah rakyat, menawarkan gagasan dan jalan keluar. Ini bukan semata kerja LHKP, tapi bagian dari dakwah pencerahan Muhammadiyah untuk bangsa," jelasnya.*