Puan Maharani Tanggapi Desakan Pemakzulan Gibran: Masih Dalam Kajian

JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI menyampaikan surat resmi kepada DPR RI dan MPR RI berisi permintaan agar proses pemakzulan (impeachment) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera diproses.

Surat tertanggal 26 Mei 2025 tersebut ditujukan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Dalam suratnya, Forum mengutip sejumlah dasar hukum dan konstitusional sebagai landasan pengajuan, mulai dari UUD 1945 Amandemen Ketiga, TAP MPR XI/MPR/1998, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hingga UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Baca Juga:

• Mengenang Arif Budimanta, Pejuang Ekonomi Konstitusi dan Arsitek APBN Berkeadilan
• Arif Budimanta Meninggal Dunia, Ini Profil Lengkap Ekonom Pancasila dan Mantan Stafsus Presiden Jokowi

Forum menyoroti proses pencalonan Gibran yang dinilai tidak lepas dari dugaan pelanggaran etika dan hukum.

Mereka merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah batas usia capres-cawapres dan dinilai mengandung konflik kepentingan.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal
• Puan Pimpin Rapat Tertutup, DPR Sepakati Moratorium Kunker dan Penghentian Tunjangan Rumah

"Keputusan MK itu cacat secara hukum karena adanya hubungan keluarga antara Ketua MK saat itu, Anwar Usman, dengan Gibran sebagai keponakan," demikian isi surat Forum Purnawirawan.

Selain aspek hukum, Forum juga menilai Gibran belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menjabat sebagai wakil presiden, dan menyebut hal tersebut sebagai alasan kepatutan dan kelayakan.

"Sangat naif bila negara sebesar Indonesia dipimpin oleh wakil presiden yang dianggap belum cukup matang secara pengalaman maupun visi," tulis Forum.

Forum juga menyinggung dugaan keterlibatan Gibran dalam pengelolaan akun media sosial "Fufufafa" yang sempat viral karena memuat sindiran kepada sejumlah tokoh nasional.

Mereka juga mengingatkan soal laporan dugaan korupsi yang dilayangkan akademisi Ubedilah Badrun tahun 2022, terkait relasi bisnis antara Gibran dan Kaesang.

Menanggapi surat tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji permintaan tersebut dan akan menanganinya sesuai dengan prosedur dan tata tertib yang berlaku di parlemen.

"Prosesnya masih dalam mekanisme yang ada. Kami sedang pelajari apakah surat tersebut dapat diproses dan bagaimana bentuknya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Puan menegaskan bahwa setiap pengajuan resmi yang masuk ke DPR akan ditangani dengan profesional dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Empat purnawirawan tinggi TNI yang menandatangani surat pemakzulan tersebut adalah:

- Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

- Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

- Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

Meski usulan ini menjadi sorotan publik, proses pemakzulan terhadap seorang wakil presiden merupakan langkah konstitusional yang kompleks dan memerlukan pertimbangan mendalam dari lembaga legislatif dan yudikatif.*

(tm/a008)

Mengenang Arif Budimanta, Pejuang Ekonomi Konstitusi dan Arsitek APBN Berkeadilan

Arif Budimanta Meninggal Dunia, Ini Profil Lengkap Ekonom Pancasila dan Mantan Stafsus Presiden Jokowi

Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal

Puan Pimpin Rapat Tertutup, DPR Sepakati Moratorium Kunker dan Penghentian Tunjangan Rumah

DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset Usai RKUHAP Rampung

PAN Resmi Ajukan Pemutusan Gaji dan Fasilitas DPR untuk Eko Patrio dan Uya Kuya