
Menaker Tegaskan: BSU Bukan untuk Judol, Pengawasan Diperketat!
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
EkonomiJAKARTA – Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, kembali menanggapi isu tuduhan ijazah palsu yang menyerangnya serta wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataannya usai salat Jumat, Jokowi menilai dinamika politik yang mengemuka saat ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari manuver elite politik yang lebih besar.
"Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Ada yang memback-up," ujar Jokowi di Jakarta, Jumat (25/7).
Baca Juga:
Kendati menyebut adanya kekuatan besar di balik isu tersebut, Jokowi tidak menyebut nama atau identitas pihak yang dimaksud.
Namun, ia tidak membantah pendapat relawan Jokowi, Silfester Matutina, yang sebelumnya menyatakan bahwa kelompok penuding seperti Roy Suryo diduga mendapat dukungan dari figur politik berkekuatan besar.
Baca Juga:
Sehari sebelumnya, Kamis (24/7), Silfester Matutina bersama Ade Darmawan dari Peradi Bersatu telah memenuhi panggilan penyidik di Polda Metro Jaya.
Mereka menjadi pelapor dalam kasus dugaan fitnah dan penghasutan terkait ijazah Presiden Jokowi.
Silfester menegaskan bahwa isu ijazah palsu Jokowi seharusnya sudah tidak lagi dipermasalahkan, sebab telah dua kali diuji di pengadilan dan ditolak, yakni di PN Jakarta Pusat dan PN Surakarta.
"Yang menuduh ijazah palsu ini sudah dipidana, seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi menurut saya ini sudah selesai. Tinggal drama-drama telenovela dari Roy Suryo dan kawan-kawan saja," ujarnya kepada awak media.
Dalam perkembangan penyidikan, Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa dua ijazah milik Presiden Jokowi telah disita.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses pembuktian dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang tengah bergulir.
"Penyitaan dilakukan untuk kepentingan uji laboratorium forensik," ujar Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
EkonomiJAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
EkonomiJAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
EkonomiJAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
NasionalJAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
PemerintahanJAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
EkonomiTAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
KomunitasBANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
PendidikanJAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
NasionalLABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan