Jokowi Tanggapi Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran: Ada Agenda Besar Politik

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, kembali menanggapi isu tuduhan ijazah palsu yang menyerangnya serta wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataannya usai salat Jumat, Jokowi menilai dinamika politik yang mengemuka saat ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari manuver elite politik yang lebih besar.

"Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Ada yang memback-up," ujar Jokowi di Jakarta, Jumat (25/7).

Kendati menyebut adanya kekuatan besar di balik isu tersebut, Jokowi tidak menyebut nama atau identitas pihak yang dimaksud.

Namun, ia tidak membantah pendapat relawan Jokowi, Silfester Matutina, yang sebelumnya menyatakan bahwa kelompok penuding seperti Roy Suryo diduga mendapat dukungan dari figur politik berkekuatan besar.

Sehari sebelumnya, Kamis (24/7), Silfester Matutina bersama Ade Darmawan dari Peradi Bersatu telah memenuhi panggilan penyidik di Polda Metro Jaya.

Mereka menjadi pelapor dalam kasus dugaan fitnah dan penghasutan terkait ijazah Presiden Jokowi.

Silfester menegaskan bahwa isu ijazah palsu Jokowi seharusnya sudah tidak lagi dipermasalahkan, sebab telah dua kali diuji di pengadilan dan ditolak, yakni di PN Jakarta Pusat dan PN Surakarta.

"Yang menuduh ijazah palsu ini sudah dipidana, seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi menurut saya ini sudah selesai. Tinggal drama-drama telenovela dari Roy Suryo dan kawan-kawan saja," ujarnya kepada awak media.

Dalam perkembangan penyidikan, Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa dua ijazah milik Presiden Jokowi telah disita.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses pembuktian dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang tengah bergulir.

"Penyitaan dilakukan untuk kepentingan uji laboratorium forensik," ujar Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Penyidik kini tengah mendalami dua laporan berbeda, yakni laporan pencemaran nama baik yang diajukan langsung oleh Presiden Jokowi pada 30 April lalu, dan laporan penghasutan yang dilayangkan oleh sejumlah pihak ke beberapa polres.

Sementara itu, Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden Jokowi, menegaskan bahwa ijazah yang disita akan ditunjukkan secara resmi di pengadilan.

Ia meminta pihak-pihak yang masih meragukan keasliannya untuk bersabar hingga pembuktian hukum dilakukan.

"Sudah resmi disita, jadi tentu akan ditunjukkan di persidangan. Kita tunggu proses hukumnya," pungkas Yakup.*

(mt/a008)