JAKARTA — Pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, membantah tudingan bahwa dirinya dan rekan-rekannya didalangi oleh aktor politik tertentu dalam mengungkap dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi, tuduhan-tuduhan itu bohong dan tidak berdasar. Kami adalah peneliti, kami ilmuwan. Saya, Dr. Tifa, dan Dr. Rizman, tidak punya niat tersembunyi apa pun," ujar Roy Suryo dalam pernyataannya, Sabtu (26/7/2025).
Roy menegaskan, langkah yang diambil pihaknya semata-mata berangkat dari kajian akademik dan tidak memiliki muatan politik.
Baca Juga:
Ia juga menampik adanya keinginan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum atau menjadikan isu tersebut sebagai alat politisasi.
"Kalaupun, misalnya, ijazah tersebut memang terbukti palsu, kami tidak ingin memenjarakan atau mempidanakan siapa pun. Itu adalah ranah hukum, dan kami tidak berpikir dari sisi politik," tambahnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, Ketua Relawan Solidaritas Indonesia, Silfester Matutina, menyoroti langkah Roy Suryo dan menyebut adanya dugaan campur tangan mantan pejabat tinggi negara dalam isu ini.
Menurutnya, ada agenda politik tertentu yang ingin menggagalkan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memecah belah kekuatan politik.
"Saya melihat ini sebagai bentuk adu domba politik. Setahun setelah kalah Pilpres, masih belum bisa move on. Roy Suryo dan kawan-kawan hanya pion. Di balik mereka ada tokoh-tokoh yang ingin Prabowo-Gibran gagal dan berpisah," ujar Silfester usai diperiksa sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7/2025).
Ia juga menyebut bahwa kelompok tersebut memiliki niat tersembunyi untuk menggantikan kepemimpinan nasional dengan kekuatan keluarga tertentu.
"Mereka ini adalah mantan-mantan petinggi negara. Mereka ingin menggulingkan kekuasaan dengan dasar hukum yang tidak kuat, semuanya nol jika dianalisis secara hukum," tambahnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya menanggapi isu ini dengan santai, bahkan sempat menyelipkan candaan saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Meski demikian, Jokowi menyatakan siap mengikuti proses hukum apabila diperlukan.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan