JAKARTA – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyambut baik pernyataan tegas dari Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Alamin, yang menyebut pemerintah Malaysia tidak akan melindungi Muhammad Riza Chalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi tanya jawab di parlemen Malaysia pada Rabu (30/7/2025), saat anggota parlemen Ahmad Fashyal menanyakan soal keberadaan Riza.
"MAKI cukup gembira karena keberadaan Riza Chalid jadi perdebatan parlemen Malaysia dan dengan tegas Wamenlu Malaysia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melindunginya," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Sabtu (2/8/2025).
Desakan Pemulangan
Boyamin mendesak agar otoritas Indonesia, khususnya Kejaksaan Agung dan Kementerian Luar Negeri, segera berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk memulangkan Riza Chalid.
"Kalau bisa pekan depan Riza sudah dipulangkan ke Tanah Air untuk menjalani proses hukum," tegas Boyamin.
Sebelumnya, MAKI menyebut Riza Chalid saat ini berada di Malaysia dan bahkan telah menikah dengan kerabat Sultan dari salah satu negara bagian di Negeri Jiran. Pernikahan itu diklaim telah berlangsung sejak empat tahun lalu.
Paspor Dicabut, Pemanggilan Ketiga Dijadwalkan
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan I
NASIONAL
MEDAN Kasus sengketa internal keluarga yang berujung pada proses hukum terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Anna Br Sitepu, seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Farida Farichah memberikan apresiasi atas kinerja luar biasa yang ditunjukkan oleh Kop
EKONOMI
MEDAN Proses revitalisasi Stadion Teladan Medan yang akan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Piala AFF U19 pada Juni 2026 kini b
OLAHRAGA
MEDAN Harga cabai merah di pasar tradisional Kota Medan dan sekitarnya mengalami penurunan signifikan pascalibur Idulfitri 2026. Berdasa
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) berhasil mengungkap kasus penggelapan uang jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, melakukan audiensi dengan Kepolisian Resor Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Upaya besar dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali mendapatkan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
