Bertemu PWI Pusat, Ketua MPR Ahmad Muzani: Wartawan Itu Panggilan Nurani
JAKARTA Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani di G
NASIONAL
JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan gempa politik kecil yang beresonansi besar, terutama ke arah Solo—istilah yang ia pakai untuk merujuk pada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Dalam kanal YouTube-nya, Rocky menyebut bahwa pembebasan dua tokoh ini bukan sekadar keputusan hukum, tetapi sinyal politik yang kuat. Ia bahkan menyebut bahwa ini bisa membuka kembali "lembaran lama" yang sempat tenggelam, termasuk isu akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dugaan ijazah palsu Jokowi.
"Publik tidak akan berhenti sampai di sini. Setelah pembebasan Hasto dan Tom, akan muncul lagi isu Fufufafa dan ijazah palsu. Ini sudah mengakar di kesadaran politik masyarakat," kata Rocky, Jumat (1/8/2025).
Gempa Politik Menuju Rekonsiliasi?
Menurut Rocky, amnesti terhadap Hasto menunjukkan pendekatan Prabowo ke PDIP, yang ironisnya berlawanan arah dengan Jokowi, mantan kader PDIP yang kini disebut sebagai 'pecatan'. Hubungan Megawati dan Jokowi yang memburuk disebut ikut berperan dalam dinamika ini.
"Presiden Prabowo tentu membutuhkan dukungan PDIP dan pada saat yang sama, geng Solo pasti kecewa," kata Rocky.
Gibran: Sudah Dipertimbangkan Matang
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi keputusan tersebut dengan diplomatis. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo telah mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi matang, terutama menjelang peringatan HUT RI ke-80.
"Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang," ujar Gibran saat ditemui di NTB, Jumat (1/8/2025).
Langkah ini juga telah disetujui DPR RI melalui rapat konsultasi resmi yang digelar di Senayan pada Rabu (31/7/2025).
Pertimbangan Hukum, Politik, dan Kemanusiaan
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkap bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini bukan hanya berdasarkan hukum, tapi juga aspek persatuan nasional dan kemanusiaan, mengingat momen kemerdekaan yang semakin dekat.
"Kita ingin ada persatuan nasional. Selain itu, pertimbangan kemanusiaan juga menjadi dasar," ujar Supratman.
Hasto sendiri sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap PAW DPR, sedangkan Tom Lembong divonis 4,5 tahun atas kasus impor gula.
Rocky pun menegaskan bahwa langkah Prabowo ini bisa menjadi penanda bahwa ia mulai menunjukkan karakter politik otentik yang berbeda dari bayang-bayang Jokowi.
"Ini adalah cara Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ini era dirinya, bukan era lanjutan dari Presiden sebelumnya," pungkas Rocky.*
(t/j006)
JAKARTA Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani di G
NASIONAL
BOGOR Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) DKI Jakarta menggelar silaturahmi perdana di luar wilayah Jakarta. Kegiatan tersebut ber
NASIONAL
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan di sebagian wila
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan berpotensi mengguyur seluruh wilayah Daerah I
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan mendominasi hampir seluruh wilayah Jawa Barat
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan berpotensi mengguyur seluruh wilayah DKI Jakarta
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca bervariasi di wilayah Aceh pada Rabu, 14 Januari 2
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan mendominasi hampir seluruh wilayah Sumatra Utara
NASIONAL
ASAHAN Sebuah video yang menampilkan kemunculan hewan yang diduga lumbalumba putih di perairan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang,
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa salinan ijazah Presiden Joko Widodo yang digunakan dalam pencalonan presiden 2014 d
PEMERINTAHAN