Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan gempa politik kecil yang beresonansi besar, terutama ke arah Solo—istilah yang ia pakai untuk merujuk pada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Dalam kanal YouTube-nya, Rocky menyebut bahwa pembebasan dua tokoh ini bukan sekadar keputusan hukum, tetapi sinyal politik yang kuat. Ia bahkan menyebut bahwa ini bisa membuka kembali "lembaran lama" yang sempat tenggelam, termasuk isu akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dugaan ijazah palsu Jokowi.
"Publik tidak akan berhenti sampai di sini. Setelah pembebasan Hasto dan Tom, akan muncul lagi isu Fufufafa dan ijazah palsu. Ini sudah mengakar di kesadaran politik masyarakat," kata Rocky, Jumat (1/8/2025).
Gempa Politik Menuju Rekonsiliasi?
Menurut Rocky, amnesti terhadap Hasto menunjukkan pendekatan Prabowo ke PDIP, yang ironisnya berlawanan arah dengan Jokowi, mantan kader PDIP yang kini disebut sebagai 'pecatan'. Hubungan Megawati dan Jokowi yang memburuk disebut ikut berperan dalam dinamika ini.
"Presiden Prabowo tentu membutuhkan dukungan PDIP dan pada saat yang sama, geng Solo pasti kecewa," kata Rocky.
Gibran: Sudah Dipertimbangkan Matang
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi keputusan tersebut dengan diplomatis. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo telah mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi matang, terutama menjelang peringatan HUT RI ke-80.
"Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang," ujar Gibran saat ditemui di NTB, Jumat (1/8/2025).
Langkah ini juga telah disetujui DPR RI melalui rapat konsultasi resmi yang digelar di Senayan pada Rabu (31/7/2025).
Pertimbangan Hukum, Politik, dan Kemanusiaan
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkap bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini bukan hanya berdasarkan hukum, tapi juga aspek persatuan nasional dan kemanusiaan, mengingat momen kemerdekaan yang semakin dekat.
"Kita ingin ada persatuan nasional. Selain itu, pertimbangan kemanusiaan juga menjadi dasar," ujar Supratman.
Hasto sendiri sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap PAW DPR, sedangkan Tom Lembong divonis 4,5 tahun atas kasus impor gula.
Rocky pun menegaskan bahwa langkah Prabowo ini bisa menjadi penanda bahwa ia mulai menunjukkan karakter politik otentik yang berbeda dari bayang-bayang Jokowi.
"Ini adalah cara Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ini era dirinya, bukan era lanjutan dari Presiden sebelumnya," pungkas Rocky.*
(t/j006)
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA