Dasco Tegaskan Amnesti Hasto Tak Ada Kaitannya dengan Dukungan PDIP ke Prabowo

JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak berkaitan dengan arah dukungan politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya pikir tidak ada kaitannya," ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Pernyataan ini disampaikan Dasco merespons spekulasi yang mengaitkan kebijakan amnesti dengan sikap PDIP yang belakangan menunjukkan dukungan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut Dasco, bahkan jauh sebelum pemberian amnesti diumumkan atau Kongres ke-6 PDIP digelar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan sikap positif terhadap program-program yang dinilai pro-rakyat.

"Dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan partai juga akan memberikan masukan untuk hal-hal yang mungkin belum tepat," ucap Dasco.

Dasco menyambut baik dukungan dari PDIP, namun juga menggarisbawahi pentingnya kritik konstruktif dalam sistem pemerintahan demokratis.

Ia menilai pendekatan tersebut justru sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dalam proses pembangunan nasional.

"Saya menyimak juga dalam pidato Bu Mega, bahwa mendukung bukan berarti tidak boleh mengkritik. Justru hal itu yang dibutuhkan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya," tuturnya.

Lebih lanjut, Dasco menyebut dukungan dan masukan konstruktif seyogianya juga datang dari seluruh partai politik lain.

Pemerintahan yang inklusif, menurutnya, akan menjadi fondasi kuat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju.

Namun, Dasco mengaku belum mendapat informasi resmi apakah PDIP akan bergabung ke dalam pemerintahan.

Ia menyarankan pertanyaan tersebut langsung ditujukan kepada pihak pemerintah.

"Kalau soal masuk atau tidak ke pemerintahan, itu lebih tepat ditanyakan ke pemerintah. Saya sendiri belum mendengar kabar soal itu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali menyatakan bahwa partainya tidak akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih, tetapi tetap akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat.

"Peran kita adalah memastikan pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," tegas Megawati.

Ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan politik PDIP tidak bergantung pada posisi di dalam atau luar pemerintahan, tetapi pada kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan oleh pendiri bangsa, Soekarno.

"Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," tutupnya.*

(at/a008)