Bobby Nasution Ultimatum Camat Tukka: Pembebasan Lahan Harus Kelar dalam Sepekan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara terkait belum dieksekusinya vonis pidana terhadap Silfester Matutina.
Padahal, Silfester sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sejak tahun 2019, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Kejaksaan Agung diketahui baru-baru ini mulai mengancam akan melakukan penjemputan paksa terhadap Silfester jika ia kembali mangkir dari panggilan. Namun, Mahfud mempertanyakan mengapa eksekusi vonis tersebut baru diseriusi setelah bertahun-tahun.
"Banyak yang heran. Seorang yang sudah divonis pidana penjara 1,5 tahun sejak tahun 2019 tidak dijebloskan ke penjara sampai sekarang. Padahal Kejaksaan Agung punya Tim Tangkap Buronan (Tabur) yang tahun 2025 ini saja sudah menangkap banyak orang, termasuk yang bersembunyi di Papua. Ada apa sih?" ujar Mahfud melalui akun X (dulu Twitter), dikutip Selasa (5/8/2025).
Mahfud juga menyoroti pernyataan Silfester yang mengaku telah berdamai dengan Jusuf Kalla. Namun, klaim tersebut dibantah oleh pihak JK.
"Si tervonis mengatakan dirinya sudah menjalani proses hukum dan berdamai dengan Pak JK. Proses hukum apa yang sudah dijalani? Lagi pula, sejak kapan vonis pengadilan pidana bisa didamaikan dengan korban?" kata Mahfud.
Mahfud menegaskan bahwa perdamaian secara pribadi tidak menghapus konsekuensi hukum dari vonis pidana yang telah diputuskan pengadilan.
"Vonis yang sudah inkracht itu tidak bisa didamaikan. Harus dieksekusi. Tidak ada dasar hukumnya membiarkan putusan inkracht tidak dijalankan," tegas Mahfud.
Saat ini, Kejaksaan belum memberikan keterangan resmi terkait alasan keterlambatan eksekusi terhadap Silfester Matutina, yang seharusnya telah menjalani masa hukumannya sejak beberapa tahun lalu.*
(tb/j006)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh memberikan Piagam Penghargaan kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basya
NASIONAL
JAKARTA Tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, angkat bi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah menanggung seluruh iuran peserta BPJS Kesehatan di Indo
KESEHATAN
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu, 15 April 2026,
PERISTIWA
MEDAN Tim Search and Rescue (SAR) gabungan akhirnya menemukan Muhammad Riski, 16 tahun, remaja yang hanyut di Sungai Belawan, Kecamatan
PERISTIWA
JAKARTA Usulan kenaikan sekaligus penyamaan gaji guru menjadi Rp5 juta per bulan yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana
PENDIDIKAN
MEDAN Program Rabu WalkIn Interview yang digagas Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan terbukti membantu pencari kerja me
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi
PEMERINTAHAN
SOLO Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Putusa
HUKUM DAN KRIMINAL