JAKARTA - Peneliti senior bidang politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai sikap politik PDI Perjuangan (PDI-P) sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan sekeras ketika mereka berhadapan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004–2014.
Menurut Lili, hubungan personal yang baik antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo, serta kesamaan ideologi antara PDI-P dan Partai Gerindra, menjadi alasan utama mengapa peran penyeimbang kali ini akan lebih "soft".
"PDI-P dalam memerankan sebagai penyeimbang mungkin tidak 'segalak dan garang' pada masa SBY. Bisa jadi nanti perannya soft, mengingat secara personal hubungannya baik dengan Pak Prabowo dan secara ideologi juga sama antara PDI-P dan Gerindra," kata Lili , Selasa (5/8/2025).
Baca Juga:
Meski demikian, ia menilai langkah politik PDI-P ini tetap layak diapresiasi. Di tengah sistem presidensial Indonesia yang tak mengenal istilah oposisi formal, kehadiran penyeimbang sangat penting sebagai mekanisme kontrol demokratis terhadap jalannya pemerintahan.
Lili juga menekankan bahwa keputusan PDI-P untuk berada di luar kabinet, tanpa bergabung dalam koalisi kekuasaan, mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Baca Juga:
"PDI-P tidak larut dalam bujuk rayu kekuasaan. Ini angin segar bagi demokrasi Indonesia," jelasnya.
Sikap ini pun disampaikan secara resmi oleh Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025). Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa PDI-P tidak akan menjadi oposisi, tetapi juga tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Mereka akan menjadi mitra penyeimbang.
"Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang," tegas Megawati.
Lebih lanjut, ia menyatakan PDI-P akan mendukung kebijakan pro-rakyat, namun tetap bersuara lantang terhadap penyimpangan dari Pancasila dan keadilan sosial.
Langkah ini disebut sebagai wujud keberpihakan pada rakyat, bukan semata penempatan posisi dalam kekuasaan.*
(km/j006)
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari aktivitas judi online sepanjang se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform gim digita
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji tahun 2024. Pada Selas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Fiona Handayani (FH), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Batak Center di Gedung Kementerian Kebud
Seni dan Budaya
JAKARTA Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Sanusi Tambunan, memberikan penegasan terkait penggunaan sound syste
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata semangat ke
Pendidikan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Program Makanan Bergizi
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata dan berkuali
Kesehatan
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, munculnya fenomena pengibaran bendera bertema manga popule
Nasional
