Wakil Ketua DPR: Gaji Pokok Anggota DPR Tak Naik Sejak 15 Tahun, Hanya Tunjangan yang Disesuaikan

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 15 tahun terakhir.

Namun, ia menyampaikan bahwa beberapa komponen tunjangan mengalami penyesuaian secara bertahap untuk mendukung pelaksanaan tugas kedewanan.

Pernyataan ini disampaikan Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8).

Ia menekankan bahwa meskipun gaji pokok tetap, para anggota DPR tetap berkomitmen menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran secara maksimal.

"Walaupun gaji sudah 15 tahunan tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan adanya upaya efisiensi," ujarnya.

Menurut Adies, gaji pokok anggota DPR saat ini masih berada pada kisaran Rp6,5 juta hingga Rp7 juta per bulan, tanpa mengalami perubahan berarti sejak lebih dari satu dekade lalu.

Namun, beberapa tunjangan seperti tunjangan beras dan tunjangan transportasi telah mengalami penyesuaian.

"Tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari sebelumnya sekitar Rp10 juta. Tunjangan bensin juga naik dari Rp4–5 juta menjadi sekitar Rp7 juta sebulan," jelasnya.

Adies juga menyampaikan bahwa tingkat mobilitas dan kebutuhan operasional anggota dewan di lapangan jauh melebihi nilai tunjangan yang diterima.

Ia mencontohkan bahwa total penghasilan bersih anggota DPR sebelumnya berkisar di angka Rp58 juta per bulan, namun kini meningkat menjadi sekitar Rp69 hingga Rp70 juta, berkat penyesuaian tunjangan, bukan karena kenaikan gaji pokok.

"Saya tegaskan sekali lagi, gaji tidak naik. Penyesuaian terjadi pada tunjangan makan dan lainnya, yang kini menyesuaikan dengan indeks kebutuhan saat ini," tambahnya.

Meskipun begitu, ia menyatakan bahwa para anggota tetap menjalankan tugas dengan semangat, seraya memahami pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara, terutama di tengah tantangan fiskal nasional saat ini.*