JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan apakah Immanuel Ebenezer atau Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang tersangkut kasus hukum, merupakan kader resmi partai berlambang kepala garuda tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Dasco merespons sejumlah informasi yang menyebut Noel sebagai politikus Partai Gerindra.
Menurutnya, DPP masih perlu melakukan verifikasi internal.
Baca Juga:
"Saya akan cek lagi. Saya belum tahu pasti," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Terkait kemungkinan reshuffle kabinet usai kasus yang menyeret Wamenaker, Dasco memilih untuk tidak berspekulasi.
Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau itu mungkin lebih tepat ditanyakan kepada Mensesneg. Presiden yang memiliki kewenangan," tuturnya.
Lebih lanjut, Dasco juga enggan menilai kinerja Noel selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan bahwa interaksinya lebih banyak dilakukan langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan, bukan dengan wakil menteri.
"Saya kebetulan tidak sering berinteraksi dengan yang bersangkutan. Selama ini komunikasi kami lebih banyak dengan Menteri Ketenagakerjaan," jelas Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Meski status hukum Noel belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dasco menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk anggota kabinetnya sendiri.
"Presiden tidak akan melindungi siapapun, bila terbukti melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas," tegasnya.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
