Deddy Sitorus Protes Videonya Dipotong: Ada Dana Rp 8 Miliar untuk Buzzer Goreng Isu DPR vs Rakyat

JAKARTA -Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, angkat suara terkait video pernyataannya yang dipotong dan viral di media sosial.

Video tersebut, menurut Deddy, telah dipelintir sehingga menimbulkan kesan seolah dirinya merendahkan rakyat dengan mengatakan "DPR tidak setara dengan rakyat biasa."

Pernyataan itu awalnya disampaikan dalam sebuah acara talk show televisi nasional. Namun cuplikan yang tersebar di media sosial disebut Deddy hanya sepotong dan diambil di luar konteks.

"Namun oleh para buzzer dipotong seolah-olah saya bilang membandingkan DPR dengan rakyat itu sesat logika. Padahal yang saya maksud, jangan bandingkan gaji DPR dengan rakyat, bandingkan dengan pejabat negara lainnya," kata Deddy dalam video klarifikasinya, Sabtu (23/8/2025).

"Ini Seperti Potong Video Ahok Dulu"

Deddy mengaku marah karena framing yang dibuat menyerang kredibilitasnya. Ia bahkan menyebut cara yang digunakan para buzzer mirip dengan kejadian potongan video mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Rendahan banget, ini kayak orang yang motong video Ahok waktu itu," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa informasi yang menyebar menyebut ada dana sebesar Rp 8 miliar yang digelontorkan untuk mengoordinasikan serangan buzzer terhadap dirinya.

"Gue enggak tahu ini pesanan siapa, partai gajah mabuk atau fufufafa, tapi kabarnya Rp 8 miliar buat orkestrasi buzzer itu," sindirnya.

Soal Gaji dan Tunjangan DPR

Deddy menjelaskan, konteks sebenarnya dalam talk show tersebut adalah mengenai perbandingan gaji dan tunjangan DPR. Ia menilai wajar jika membandingkan gaji anggota DPR dengan pejabat tinggi negara lain seperti menteri, kapolri, atau dirjen, bukan dengan rakyat biasa.

"Ini seperti membandingkan gaji jenderal dengan prajurit. Enggak apple to apple. Itu sesat logika," katanya.

Ia juga membahas soal tunjangan perumahan yang menjadi sorotan publik. Menurut Deddy, tunjangan itu bukanlah penghasilan, melainkan bentuk biaya operasional, sama seperti tunjangan bensin.

"Tunjangan itu bukan cuma buat DPR, tapi juga pejabat lain seperti direksi BUMN, menteri, bahkan kapolri. Semua diatur dalam undang-undang," jelasnya.

Deddy Minta Publik Lihat Video Secara Utuh

Deddy meminta masyarakat untuk tidak termakan informasi sepotong dan melihat tayangan secara keseluruhan agar tidak salah paham.

"Jadi buzzer-buzzer bayaran saya diaminlah, biarin kalian dapat makan. Tapi banyak orang jadi terpengaruh karena hanya lihat video secuil," pungkasnya.*

(ds/j006)