JAKARTA — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat adanya peningkatan signifikan dalam pagu anggaran gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tahun 2025.
Berdasarkan data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dianalisis FITRA, alokasi anggaran tersebut mencapai Rp1,6 triliun untuk 580 anggota DPR.
Peneliti FITRA, Badiul Hadi, menyampaikan bahwa angka ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2023, anggaran serupa tercatat sebesar Rp1,2 triliun untuk 575 anggota, dan pada 2024 sebesar Rp1,19 triliun.
"Dari data tersebut, rata-rata anggota DPR berpotensi menerima total pendapatan hingga Rp230 juta per bulan. Jika ditambah tunjangan rumah, nilainya bisa mencapai Rp280 juta per bulan," ujar Badiul dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).
Tunjangan rumah yang dimaksud merujuk pada alokasi senilai Rp50 juta per bulan per anggota, yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir karena dinilai kurang mencerminkan upaya efisiensi anggaran negara.
"Alokasi anggaran yang tidak mencerminkan efisiensi pemerintah akan menjadi beban fiskal bagi keuangan negara," tambah Badiul.
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR
Gaji pokok anggota DPR diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000, sementara berbagai tunjangan diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI serta ketentuan dari Kementerian Keuangan. Berikut sejumlah komponen gaji dan tunjangan yang diterima:
Gaji Pokok:
- Ketua DPR: Rp5.040.000
- Wakil Ketua: Rp4.620.000
JAKARTA Suasana hangat dan penuh canda mewarnai pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dan Ketua Umum Partai Na
Politik
JAKARTA Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, menyebut gugatan perdata yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala
Hukum dan Kriminal
BAGANSIAPIAPI Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan warga binaan lanjut usia, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi bekerja sama dengan Pus
Kesehatan
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor kecamatan dan puskesma
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Grati
Nasional
JAKARTA Operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan seluruh stok bensin mereka telah habis. P
Peristiwa
MEDAN Kabar baik datang bagi para pencari kerja di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) me
Nasional
JAKARTA Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan B
Peristiwa
MEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Khusus membuka penerimaan peg
Nasional
MEDAN Sosok politisi Hasyim, SE kembali mencuri perhatian publik setelah dinilai layak maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan m
Politik
