Fraksi Golkar Tegaskan Adies Kadir Tak Terima Gaji dan Tunjangan Setelah Dinonaktifkan dari DPR

JAKARTA -Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa Adies Kadir tidak lagi menerima gaji maupun tunjangan dari negara setelah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI.

Penonaktifan ini merupakan buntut dari pernyataannya yang kontroversial soal tunjangan dewan yang memicu polemik publik.

Menurut Sarmuji, status nonaktif dalam keanggotaan DPR memiliki konsekuensi logis yang tegas, termasuk soal hak keuangan. Ia menilai tidak adil jika seorang anggota DPR yang tidak lagi menjalankan fungsi legislatif tetap menerima fasilitas dari negara.

"Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara anggota DPR yang aktif dan yang nonaktif," tegas Sarmuji dalam keterangannya, Rabu (3/9).

Sarmuji juga menyarankan agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membuat keputusan yang menjadi dasar hukum atau pegangan Sekretariat Jenderal DPR dalam hal administrasi dan keuangan bagi anggota yang dinonaktifkan.

"Jika belum ada rujukan terkait ini, MKD dapat membuat keputusan sebagai pedoman. Status nonaktif artinya telah melepas fungsi representasi rakyat di parlemen. Kalau tidak bekerja, ya tidak dapat hak," lanjutnya.

Adies Kadir merupakan salah satu dari lima anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan partainya akibat pernyataan atau tindakan kontroversial. Kelima anggota tersebut adalah:

Adies Kadir – Partai Golkar (dinonaktifkan 1 September 2025)

Ahmad Sahroni – Partai Nasdem

Nafa Urbach – Partai Nasdem

Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) – PAN

Surya Utama (Uya Kuya) – PAN

Golkar menonaktifkan Adies Kadir karena komentarnya soal kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, Nasdem dan PAN juga mengambil langkah tegas kepada kader yang dinilai menyimpang dari garis kebijakan partai.

Penonaktifan dan pemangkasan hak ini, menurut Fraksi Golkar, harus menjadi preseden penting dalam menjaga integritas lembaga legislatif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR.

"Kalau sudah nonaktif, artinya tidak menjalankan tugas kedewanan. Maka tidak logis bila hak dan fasilitas masih diterima. Ini bagian dari mekanisme adil dan transparan yang harus ditegakkan," pungkas Sarmuji.*

(oz/j006)